Perjuangkan 7.026 H Peremajaan Perkebunan Kelapa, Kadis Perkebunan Inhil Kunjungi Kantor Bappenas

Indragirione.com, - Bertempat di lantai 5 gedung Kementerian PPN / Bappenas RI., Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, Drs. H. Sirajuddin, MM., melakukan audiensi dengan Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN / Bappenas RI., Ir. R. Anang Noegroho Setyo Moeljono, MEM.

 Dalam pertemuan tersebut juga hadir Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Erwin Dimas, SE., DEA., M.Si. pada kesempatan audiensi itu, H. Sirajuddin memaparkan profil perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya perkebunan kelapa dan pembangunan perkebunan serta capaian yang diraih. Disampaikan oleh H. Sirajuddin, bahwa luas perkebunan kelapa dengan kondisi tua, rusak dan mati mencapai 60.172 hektar. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, dampak intrusi air laut, terjadinya serangan hama dan penyakit serta usia tanaman yang sudah tua. 

Untuk mempertahankan eksistensi perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, mutlak diperlukan kegiatan peremajaan tanaman (replanting). Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Perkebunan tetap menganggarkan untuk kegiatan peremajaan tanaman kelapa dalam APBD. Namun, mengingat kebutuhan anggaran yang sangat besar, diperlukan sinergitas dan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat melalui alokasi dana APBN. H. Sirajuddin menyatakan bahwa apabila proposal pengajuan anggaran untuk peremajaan tanaman kelapa ini disetujui dan diakomodir, Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, menyiapkan anggaran untuk kegiatan pendukungnya. 

Dalam kesempatan yang sama, disampaikan juga oleh H. Sirajuddin mengenai usulan angggaran pembangunan untuk mendukung kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan khususnya komoditas kelapa dan sagu di Kabupaten Indragiri Hilir.

 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyatakan komit untuk mensinergikan antara aspek hulu dan hilir dengan mengupayakan peningkatan produksi dan produktivitas kebun per satuan luas dengan peningkatan nilai guna, nilai tambah dan tentunya nilai jual produk yang dihasilkan.

 Dalam penyampaiannya, pembangunan perkebunan integratif merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan. 

Menanggapi penjelasan dari Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, R. Anang Noegroho Setyo Moeljono, menyambut baik dan sangat mengapresiasi usulan yang diajukan dan usaha yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Dari paparan yang disampaikan serta beberapa kali Tim dari Bappenas turun ke lokasi, terlihat bahwa tanaman kelapa di Kabupaten Indragiri perlu dilakukan peremajaan di lahan yang kritis dan tidak produktif.

Ditemui setelah acara, H. Sirajuddin yang didampingi oleh Kepala Bidang Produksi, Perbenihan dan Perlindungan, Drs. H. Mohd. Ridwan, M.Si. dan Kepala Seksi Pemasaran, Aswin Bovita, SP., M.Si., menjelaskan bahwa audiensi dengan pihak Kementerian PPN / Bappenas RI. ini merupakan tindak lanjut dari arahan dan permintaan Bupati Indragiri Hilir yang disampaikan dalam pembukaan Musrenbang Kabupaten yang lalu, agar OPD pro aktif untuk mencari sumber-sumber pendanaan pembangunan daerah. Kami juga menyerahkan proposal pembangunan perkebunan berupa peremajaan tanaman kelapa dan pemfasilitasian penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan, tambahnya.  

Menurut H. Sirajuddin, proposal yang diajukan senilai 29 milyar lebih yang dilampirkan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Desa, SK Kelompok Tani dan titik koordinat untuk CP CL-nya. Luasan peremajaan tanaman kelapa yang diusulkan mencapai 7.026 hektar di 12 Kecamatan dengan 57 Kelompok Tani. Sementara, untuk usulan bantuan UPH dan peralatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan, sebanyak 11 Kelompok Tani di 6 Kecamatan. Jenis produk yang dihasilkan sekira 9 produk yang cukup variatif dan didominasi dari kelapa, tambahnya. 

Di hari yang sama, kami juga menyerahkan proposal pembangunan perkebunan kepada Direktur Jenderal Perkebunan. Itu semua merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, untuk mendapat dukungan anggaran pembangunan perkebunan dari Pemerintah Pusat, pungkasnya.