Hadiri Rakor Penanggulangan Bencana Asap di Graha BNPB, Gubri Laporkan Kesiapan Riau Hadapi Karhutla

INDRAGIRIONE.COM, JAKARTA - Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar menghadiri rapat koordinasi (rakor) dalam rangka penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2022. Rakor ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto, di Aula Sutopo Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (6/4/2022).

Dalam pemaparannya, Gubri menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Forkopimda Riau dan seluruh stakeholder terkait telah melakukan berbagai langkah kesiapan menghadapi Karhutla di Riau. 

Ia menjelaskan beberapa langkah itu yakni Pemprov Riau telah memberikan imbauan kepada bupati/walikota terkait peringatan dini dan langkah-langkah antisipasi menghadapi ancaman bencana Karhutla Nomor 360/BPBD/II/2022/102 Tanggal 16 Februari 2022.

"Lima kabupaten di Provinsi Riau telah menetapkan status siaga darurat Karhutla yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu," ucapnya.

Gubri melanjutkan, Pemprov Riau juga telah menetapkan status siaga Karhutla melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.653/III/2022 Tanggal 21 Maret 2022 selama 255 hari terhitung pada tanggal 21 Maret sampai dengan 30 November 2022. Kemudian, telah dilakukan pembentukan komando Satgas pengendalian Karhutla di Provinsi Riau Tahun 2022 melalui Keputusan Gubernur Riau nomor: Kpts.670/III/2022 pada tanggal 13 Maret 2022. 

"Kami juga telah melakukan apel siaga bencana Karhutla di Provinsi Riau pada tanggal 31 Maret 2022, yang melibatkan banyak pihak, TNI/Polri, relawan, masyarakat dan lainnya," sebutnya.

Orang nomor satu di Riau ini melanjutkan, kesiapan penanganan Karhutla berikutnya di Riau adalah melakukan patroli dan pemadaman titik api secara
terpadu melibatkan TNI , Polri, BPBD, Manggala Agni, Satpol PP, Damkar, Polhut, DLHK, dunia usaha dan masyarakat di beberapa lokasi atau desa rawan Karhutla.

Berikutnya, terus melakukan sosialisasi tidak membuka lahan dengan cara membakar dan menyiapkan 12 unit alat berat untuk membantu masyarakat dalam membuka lahan tanpa membakar serta melakukan pelaksanaan penegakan hukum bagi yang kedapatan membuka lahan dengan cara dibakar.

"Belajar dari dua tahun ini, kasus Karhutla menurun, sinergitas antar stakeholder itu sangat penting dan adanya teknologi modifikasi cuaca ini sangat membantu sekali," ujarnya.

Gubri mengharapkan, upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini dalam menangani Karhutla dapat dipertahankan, dan bila perlu dapat ditingkatkan, sehingga antisipasi Karhutla bisa terlaksana.

Ia juga mengharapkan bantuan dari BNPB, kiranya jika ada alat portable yang mudah dibawa kemana saja untuk penanganan Karhutla bisa dibantu, agar mempermudah para petugas di lapangan dalam menangani Karhutla.

"Insya Allah setelah ini, kami akan segera rapat bersama Forkopimda, tidak hanya Satgas Provinsi tapi kabupaten kota di Riau," ucapnya.

"Kami ingin mempertahankan apa yang sudah baik pada tahun 2020-2021 ini, Insya Allah 2022 ini kami pertahankan lebih baik lagi. Sehingga menjadi komitmen kami, bagaimana "bebas asap" ini kami pertahankan," imbuhnya lagi.

Mantan Bupati Siak ini meyakini, dengan koordinasi yang baik, kerja sama dan kerja keras, maka Karhutla bisa ditangani dan komitmen "bebas asap" dapat terwujud di Provinsi Riau.

"Mohon dukungan sehingga bisa membantu pemadaman kebakaran di Riau," pungkas Gubri. (Adv)