DPRD Kampar Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Kerja Banggar Terhadap Ranperda APBD 2023

Dengan adanya perubahan kebijakan TKDD tahun 2023 terutama terhadap pengguna DAU yang ditentukan penggunaannya, maka perubahan kebijakan tersebut perlu dilakukan sebelum dokumen RAPBD tahun 2023 disampaikan ke Pemerintah Provinsi Riau untuk dievaluasi.

Sementara itu, Pj Bupati Kampar Kamsol dalam sambutannya menjelaskan, bahwa terkait belanja daerah, Pj Bupati mengingatkan kepada OPD untuk melakukan pengelolaan belanja daerah secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab tanpa mengurangi kualitas pekerjaan dengan memperhatikan azas keadilan dan manfaat untuk masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Kampar telah mengajukan 2 Rancangan Peraturan Daerah untuk dibahas bersama sebagai berikut yaitu, Ranperda tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak," ujarnya.

"Semoga Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas ini setelah diundangkan dijadikan regulasi dalam menjalankan roda Pemerintah pembangunan di Kabupaten Kampar dan Apresiasi setinggi-tingginya saya sampaikan Kepada Pimpinan dan seluruh anggota Dewan atas kerja keras, sehingga Pembahasan Ranperda ini dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan," ucapnya.