Muammar : BUMDesa Harus di Optimalikan Untuk Pemberdayaan Pada Pengelolaan Produk Turunan Kelapa

Indragirione.com, - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mendorong Optimalisasi Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) pada pengelolaan produk turunan hasil kelapa untuk pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan.

 

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kab. Inhil, Muammar Armain saat melakukan kunjungan kerja Anggota DPRD Kab. Inhil dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) ke Unit Kelapa Terpadu BUMDesa Sumber Rezeki Desa Sei. Ara Kec. Kempas pada Kamis (18/3/2021).

 

Menurutnya, optimalisasi BUMDesa pada hasil turunan kelapa akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat bahkan mampu menambah Pendapatan Asli Desa (PADes).

 

"Kita dari Komisi I sangat mendukung bahkan mendorong agar Pemerintah bisa melaksanakan pemberdayaan hasil turunan kelapa di Inhil, karena potensi Inhil dari segi pengembangan produk hasil turunan kelapa sangat tinggi ditambah dengan SDA yang sangat melimpah, bergelar Negeri Hamparan Kelapa Dunia," ujarnya.

 

Dijelaskannya, berdasarkan data 70 persen masyarakat Inhil merupakan petani kelapa lokal, potensi inilah yang harus disambut oleh lembaga ekonomi perdesaan seperti BUMDesa. Mu'ammar juga menginginkan agar pemerintah daerah mampu menghubungkan produk ini ke perusahaan-perusahaan penampung.

 

Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Kabupaten Indragiri Hilir ini juga mengatakan  melihat potensi besar di Inhil untuk mengembangkan produk hasil turunan kelapa di antaranya seperti air kelapa yang dijadikan pupuk, kecap, nata de coco hingga tempurung kelapa yang dijadikan arang, dan sabut kelapa yang dijadikan kerajinan hingga tanjak khas melayu.

 

"Potensi inilah yang harus bisa dijadikan peluang oleh pemerintah untuk mengembangkan hasil turunan kelapa. Salah satunya seperti Unit Kelapa Terpadu BUMDesa Sumber Rezeki Desa Sungai Ara yang berada di kecamatan Kempas ini, sehingga perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah Kabupaten dan pemerintah Provinsi Riau agar potensi tersebut bisa terjadi secara optimal," ujarnya

 

Optimalisasi tersebut, sambung Muammar tentunya tidak luput dari permasalahan yang harus dihadapi bersama-sama seperti menurunnya penjualan produk turunan kelapa karena dampak dari pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19.

 

Menurunnya tingkat penjualan produk turunan kelapa akibat pandemi Covid-19 juga harus menjadi perhatian bersama sehingga Komisi I meminta agar stakeholder terkait yaitu pemerintah melakukan terobosan strategi pemasaran seperti membiasakan pelaku usaha untuk memasarkan produknya dengan memanfaatkan sistem E-Commerce atau penjualan secara daring agar penjualan produk lebih luas dan praktis," pungkasnya. (*)