Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura, Komisi XIII: Pemulangan Paulus Thanos Harus Dipercepat

Nasional,- Mekanisme perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Singapura akhirnya diperkuat usai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong di Singapura, Senin (16/6/2025). Pada poin kesepakatan soal ekspedisi, Pemerintah Singapura berkomitmen untuk melaksanakan perjanjian yang telah ditandatangani di era Presiden ketujuh RI Joko Widodo. Kedua negara sepakat melakukan ekstradisi bagi setiap orang yang ditemukan berada di wilayah negara, diminta dan dicari oleh negara peminta, untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi. 

Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Mafirion, menyambut baik penguatan perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Singapura. Menurutnya, perjanjian ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan ekstradisi tersangka korupsi proyek e-KTP, Paulus Tannos dari Singapura. “Kami menyambut baik penguatan perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Singapura. Sudah saatnya tersangka Paulus Tannos, tersangka korupsi e-KTP yang merugikan negara harus segera dipulangkan ke Indonesia dan dihukum seberat-beratnya. Tak ada kata ampun bagi pelaku korupsi yang telah melecehkan kedaulatan dan bermanuver untuk menghindari hukum di Indonesia,” ungkap Mafirion. 

Menurut Mafirion, pemerintah Indonesia harus segera bergerak cepat untuk mengatur strategi memulangkan Paulus ke Indonesia. Gerak cepat yang dilakukan pemerintah Indonesia harus dilakukan untuk menghindari manuver-manuver Paulus untuk menghindari kejaran hukum di Indonesia. “Tersangka korupsi seperti Paulus punya seribu cara untuk terhindar dari hukum di Indonesia. Kita jangan sampai biarkan hal ini terjadi. Saya minta pemerintah Indonesia harus bergerak secepat dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk segera memulangkan Paulus,” tambahnya.