Sah! DPRD dan Plt Gubernur Sepakati KUA-PPAS 2026, APBD Riau Rp8,32 Triliun

INDRAGIRIONE.COM, PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau akhirnya merampungkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026. Kesepakatan itu ditegaskan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara Ketua DPRD Riau Kaderismanto dan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, pada rapat paripurna, Senin (24/11/2025) malam. 

Paripurna berlangsung di Gedung DPRD Riau dan dipimpin langsung Ketua DPRD Riau Kaderismanto, didampingi Wakil Ketua Ahmad Tarmizi dan Budiman Lubis, serta dihadir hampir seluruh anggota dewan. Sedangkan dari pihak pemerintah daerah, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto hadir bersama Sekda Syahrial Abdi, para asisten, dan pimpinan OPD.

Dalam kesepakatan tersebut, APBD Riau 2026 dipatok sebesar Rp8,321 triliun. Angka itu menurun cukup besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana APBD 2025 mencapai Rp9,451 triliun.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto sendiri menyampaikan apresiasinya kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau yang disebutnya telah bekerja maraton sejak pagi hingga malam, demi menyelesaikan dokumen anggaran tepat waktu.

“Terima kasih kepada seluruh anggota Banggar. Proses ini tidak mudah dan memerlukan banyak penyesuaian, namun akhirnya bisa kita tuntaskan bersama,” ujar SF Hariyanto usai penandatanganan.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah segera melanjutkan pembahasan teknis untuk merumuskan program kerja yang akan masuk dalam rancangan APBD. 

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto menekankan bahwa penandatanganan KUA-PPAS bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan komitmen bersama untuk menghadirkan APBD 2026 yang lebih aspiratif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Kita ingin memastikan bahwa perencanaan anggaran tahun 2026 dilakukan secara realistis, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. DPRD sangat menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang efektif, tepat sasaran, dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat Riau," tegasnya.

Kaderismanto turut mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menyusun program dan kegiatan yang benar-benar mengacu pada prioritas pembangunan daerah. Belanja pembangunan, ucapnya, harus memiliki dampak langsung, terutama dalam pengurangan kemiskinan, percepatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas layanan publik. 

“Kami tidak menginginkan adanya anggaran yang bersifat seremonial atau tidak memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” pungkasnya. (Adv)