INDRAGIRIONE.COM — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kesehatan bank-bank pelat merah yang tergabung dalam Himbara tidak akan terpengaruh oleh penyaluran pinjaman program Kopdes Merah Putih. Ia menjamin pemerintah telah menyiapkan dana khusus untuk menutup kewajiban pembayaran tersebut.
"Kita siapkan dari sebagian dana desa, sudah kita sisihkan sebelumnya. Jadi, perbankannya enggak akan terganggu gara-gara Koperasi Desa Merah Putih," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9).
Skema Pembayaran Rp 40 Triliun per Tahun dari Dana Desa
Untuk melunasi pokok cicilan beserta bunga pinjaman yang ditarik PT Agrinas Pangan Nusantara, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 40 triliun per tahun selama enam tahun. Total dana yang disiapkan mencapai Rp 240 triliun dan bersumber dari pos Dana Desa.
Purbaya mengungkapkan dana untuk cicilan pertama sebenarnya sudah tersedia dan siap disetorkan. Namun, proses pencairan masih tertunda karena pemerintah tengah memastikan prosedur anggaran berjalan benar.
"(Cicilan) tinggal dibayar, cuman kita masih menunggu prosedur yang clear, jangan sampai ada kesalahan di prosedur kita nanti," kata Purbaya.
Pembayaran Bertahap Menunggu Hasil Audit Proyek
Pembayaran cicilan pertama tidak akan dilakukan sekaligus. Pemerintah memilih membayar proyek Kopdes yang konstruksinya telah rampung dan lolos proses audit terlebih dahulu. Saat ini, audit dan verifikasi terhadap pelaksanaan tahap pertama program masih berjalan karena belum semua pembangunan selesai diperiksa.
Menurut Purbaya, pembayaran akan mengikuti progres masing-masing proyek. Pemerintah tidak ingin seluruh pembayaran tertahan hanya lantaran sebagian proyek belum diaudit.
"Yang sudah selesai kita bayar dulu nanti yang belum-belum itu kita lihat sampai mana prosesnya. Nanti kita bayar dengan kondisi tertentu dengan janji atau komitmen tertentu nanti," jelasnya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Kamis (3/9).
Komitmen Ketat untuk Proyek yang Masih Berjalan
Untuk proyek yang masih dalam proses pembangunan, pemerintah akan membayar dengan sejumlah persyaratan. Purbaya menyebut penerima dana harus menandatangani komitmen agar pelaksanaan tahun berikutnya tidak mengulang masalah yang sama.
"Nanti mereka harus tanda tangan kondisi tertentu di mana tahun berikutnya nggak boleh ada lagi gitu kira-kira," ujarnya.
Kebijakan ini diambil untuk menjaga momentum pembangunan tanpa mengorbankan tata kelola fiskal. Bagi perbankan, kepastian anggaran dari pemerintah menjadi sinyal positif bahwa portofolio kredit program strategis nasional tetap memiliki backstop pembayaran yang jelas.
Investasi mengandung risiko.
