INDRAGIRIONE.COM — Dana Moneter Internasional (IMF) menyetujui pinjaman 36 bulan untuk Bolivia senilai SDR 1,369 miliar atau sekitar Rp 33,98 triliun, dengan pencairan awal US$ 214 juta atau Rp 3,82 triliun. Warga Bolivia yang selama ini bergantung pada subsidi bahan bakar minyak (BBM) perlu bersiap karena program pemulihan ekonomi ini mencantumkan penghapusan subsidi BBM secara bertahap sebagai salah satu syarat fiskal. Pemerintah Bolivia menjanjikan perlindungan sosial yang lebih kuat dan tepat sasaran untuk rumah tangga rentan sebagai kompensasi.
Dewan Eksekutif IMF menyetujui program pinjaman melalui Extended Fund Facility (EFF) untuk Bolivia. Fasilitas ini berlaku 36 bulan dan memberi Bolivia akses pendanaan hingga SDR 1,369 miliar atau setara US$ 1,9 miliar, sekitar Rp 33,98 triliun dengan asumsi kurs Rp 17.888.
Persetujuan itu membuat pemerintah Bolivia bisa langsung mencairkan dana sekitar US$ 214 juta atau Rp 3,82 triliun. Pencairan berikutnya dilakukan bertahap sepanjang program berjalan, bergantung pada hasil evaluasi pelaksanaan.
Tujuan Program: Stabilitas Ekonomi dan Perlindungan Sosial
IMF menyebut program ini ditujukan membantu Bolivia memulihkan stabilitas ekonomi, memperkuat perlindungan sosial, dan menambah kembali cadangan devisa. Sasaran lain adalah mengurangi risiko fiskal dan eksternal, memperkuat ketahanan sektor keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dengan dukungan sektor swasta.
Kebijakan fiskal diarahkan menekan utang pemerintah secara bertahap tanpa mengorbankan masyarakat rentan. Pemerintah Bolivia juga akan membuat nilai tukar lebih fleksibel, memperkuat kebijakan moneter dan pengawasan sektor keuangan, serta memperbaiki tata kelola dan transparansi.
Subsidi BBM Disetop Bertahap, Ini Kompensasinya
Anggota Dewan Eksekutif sekaligus Wakil Direktur Pelaksana IMF, Nigel Clarke, menyatakan upaya fiskal tahap awal mencakup penghapusan bertahap subsidi bahan bakar minyak yang tersisa. Mekanismenya melalui penetapan harga otomatis.
"Upaya fiskal yang dilakukan di awal mencakup penghapusan bertahap subsidi bahan bakar yang tersisa melalui mekanisme penetapan harga otomatis bersamaan dengan perlindungan sosial yang lebih kuat dan lebih tepat sasaran," jelas Clarke, dikutip dari laman resmi IMF, Minggu (4/10/2026).
Pernyataan itu menegaskan bahwa pemangkasan subsidi tidak berdiri sendiri. Pemerintah Bolivia berkomitmen menyalurkan perlindungan sosial yang lebih kuat kepada rumah tangga rentan sebagai penyeimbang.
Reformasi yang Diminta IMF
Selain subsidi BBM, Bolivia dinilai perlu meningkatkan efisiensi pengeluaran, menangani utang, mereformasi perusahaan publik, dan memperkuat lembaga fiskal. Termasuk di dalamnya kerangka fiskal jangka menengah untuk menekan utang.
Pada sisi nilai tukar, bank sentral Bolivia perlu mempercepat transisi ke penargetan uang cadangan. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong keseimbangan eksternal dan menjaga stabilitas harga.
"Penghapusan pembiayaan anggaran bank sentral baru dan transisi ke penargetan uang cadangan merupakan langkah penting dalam hal ini," ujar Clarke.
Ia menambahkan manajemen likuiditas yang bijaksana, akumulasi cadangan, intervensi valuta asing yang terbatas pada penanganan kondisi pasar tidak teratur, serta reformasi untuk memperkuat otonomi, tata kelola, dan akuntabilitas bank sentral akan sangat penting untuk meningkatkan kredibilitas.
Dampak bagi Iklim Usaha dan Lapangan Kerja
Rangkaian langkah tersebut diharapkan menciptakan iklim usaha yang lebih baik, mendorong investasi swasta, dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Dukungan IMF juga diharapkan menarik tambahan pendanaan dari lembaga keuangan internasional lainnya.
Clarke menilai otoritas Bolivia telah mengambil tindakan signifikan selama setahun terakhir untuk mengatasi ketidakseimbangan makroekonomi yang berlangsung lama. Keberlanjutan fiskal disebutnya menjadi landasan utama program EFF yang bertujuan memperkuat dukungan kepada rumah tangga rentan.
Catatan untuk Masyarakat Bolivia
Detail teknis pencairan, jadwal penghapusan subsidi, dan skema perlindungan sosial bagi rumah tangga rentan belum diumumkan dalam keterangan IMF tersebut. Informasi lengkap mengenai mekanisme kompensasi dan tahapan pencairan dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian Ekonomi Bolivia serta laman IMF.
Masyarakat diminta berhati-hati terhadap pihak yang mengaku bisa mempercepat atau mengurus bantuan kompensasi dengan imbalan uang. Program ini disalurkan melalui pemerintah Bolivia dan lembaga keuangan internasional, bukan via perantara perorangan.
