Pencarian

OJK: 20 Perusahaan Asuransi Syariah Baru Beroperasi Awal 2027, Total Jadi 38

Rabu, 18 November 2026 • 06:01:31 WIB
OJK: 20 Perusahaan Asuransi Syariah Baru Beroperasi Awal 2027, Total Jadi 38
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan proyeksi 38 perusahaan asuransi syariah pada 2027 dalam diskusi dengan wartawan di Nusa Dua, Bali.

INDRAGIRIONE.COM — Otoritas Jasa Keuangan memastikan pemisahan unit usaha syariah dari perusahaan induknya tuntas paling lambat 31 Desember 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyatakan awal 2027 akan bertambah 20 perusahaan asuransi syariah baru sehingga totalnya menjadi 38 perusahaan full-fledged syariah.

Ogi menyampaikan proyeksi itu dalam Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK dengan Wartawan Media Massa di Nusa Dua, Bali, Kamis (17/11/2026). Penambahan 20 entitas baru tersebut merupakan hasil pemisahan unit syariah yang selama ini menempel pada perusahaan asuransi konvensional.

"Sehingga pada 2027 akan ada total 38 perusahaan asuransi full-fledged syariah," ujar Ogi.

OJK menegaskan tidak akan lagi memberikan ruang bagi model bisnis unit usaha syariah setelah tenggat pemisahan berakhir. "Kita tidak lagi mengizinkan unit usaha syariah," tegasnya.

Dua Jalur Pemisahan yang Diakui OJK

Merujuk Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, ada dua cara yang bisa ditempuh perusahaan. Pertama, mendirikan perusahaan asuransi syariah atau reasuransi syariah baru hasil pemisahan unit syariah, lalu diikuti pengalihan portofolio kepesertaan.

Kedua, mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau reasuransi syariah yang sudah memperoleh izin usaha. Jalur kedua ini memungkinkan konsolidasi portofolio ke entitas syariah yang lebih mapan tanpa harus membentuk badan hukum baru.

Batas Waktu 31 Desember 2026 dan Sanksi bagi yang Melanggar

Batas akhir pemisahan ditetapkan paling lambat 31 Desember 2026. Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban itu akan dikenai sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, denda, hingga pencabutan izin usaha atau penurunan tingkat kesehatan perusahaan.

Bagi pemegang polis, aturan pemisahan memastikan portofolio kepesertaan tetap dialihkan ke entitas syariah yang berizin, sehingga hak peserta tidak hilang dalam proses transisi. Perusahaan induk juga dituntut menyiapkan permodalan dan tata kelola entitas baru sesuai ketentuan.

Dorongan Memperkuat Fondasi Industri Asuransi Syariah

Kebijakan pemisahan menjadi salah satu upaya OJK memperbaiki sekaligus memperkuat fondasi industri keuangan syariah di dalam negeri. Dengan entitas yang berdiri sendiri, perusahaan asuransi syariah memiliki ruang lebih besar untuk mengelola dana peserta secara terpisah dari bisnis konvensional induknya.

Pemisahan juga mempermudah pengawasan, karena laporan keuangan dan rasio kesehatan entitas syariah dapat dinilai secara utuh tanpa tercampur dengan portofolio konvensional. Bagi pelaku usaha, tenggat 2026 menjadi penanda bahwa persiapan struktur, modal, dan sistem operasional harus rampung dalam waktu kurang dari dua tahun.

OJK belum merinci nama perusahaan yang akan menyelesaikan pemisahan lebih awal maupun yang masih dalam proses pengajuan. Yang jelas, arah kebijakan sudah final: unit usaha syariah tidak lagi menjadi pilihan, dan seluruh bisnis asuransi syariah harus beroperasi sebagai perusahaan mandiri pada 2027.

Sumber: finance.detik.com

Follow www.indragirione.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks