Target EBT 30% di 2034, Bauran Energi Indonesia Masih 17,3%
INDRAGIRIONE.COM — Capai target itu, Indonesia masih membutuhkan tambahan porsi sebesar 12,7 persen dalam delapan tahun. Artinya, setiap tahun bauran EBT harus bertambah sekitar 1,6 persen—lebih cepat ketimbang periode 2021-2026 yang hanya tumbuh rata-rata di bawah satu persen per tahun.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengakui tantangan ini tidak ringan. Ia menyebut kapasitas terpasang EBT terus naik dari 12 GW pada 2021 menjadi 16,32 GW saat ini, tetapi pertumbuhan investasi masih melandai.
"Kalau kita lihat capaian kapasitas terpasang itu naik. Dari sejak 2021, 12 giga, naik ke 13 giga, 13,7 giga, lalu 14,8 giga, dan seterusnya sampai sekarang 16,32 gigawatt," ujar Eniya dalam acara EBTKE ConEx 2026 di JiExpo Kemayoran, Rabu (2/9).
Kapasitas Naik, Tapi Laju Investasi Melandai
Pertumbuhan kapasitas sebesar 4,32 GW dalam lima tahun terakhir menunjukkan proyek EBT tetap berjalan. Namun, Eniya menegaskan percepatan itu belum sebanding dengan kebutuhan untuk mengejar target bauran energi nasional.
"Ini menunjukkan investasi memang naik, tetapi masih tergolong melandai. Nah ini hal yang pasti kita perlu perhatikan," katanya.
Fenomena ini menjadi perhatian serius karena proyek EBT bersifat jangka panjang. Investor butuh kepastian regulasi dan insentif sebelum menanamkan modal dalam skala besar. Tanpa percepatan investasi, Indonesia berisiko gagal memenuhi komitmen transisi energi sekaligus target bauran yang sudah ditetapkan dalam kebijakan energi nasional.
PLTS Jadi PR Besar Pemerintah
Sektor yang paling tertinggal adalah energi surya. Kontribusi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terhadap bauran EBT saat ini baru mencapai 0,51 persen—sangat kecil jika dibandingkan potensi radiasi matahari Indonesia yang melimpah sepanjang tahun.
Padahal, pemerintah telah meluncurkan program pengembangan PLTS dengan target total kapasitas mencapai 100 GWp. Eniya menyebut tahap awal pembangunan sebesar 5,3 GW harus segera direalisasikan agar program ini berjalan sesuai rencana.
"Karena ini diluncurkan tentu saja PR kita ke depan adalah implementasinya yang harus didukung oleh seluruh stakeholder," ucap Eniya.
Realisasi awal 5,3 GW itu akan menjadi ujian kredibilitas kebijakan pemerintah di mata investor. Jika tahap pertama mangkrak, sulit untuk meyakinkan pendanaan proyek-proyek berikutnya.
Regulasi Dipangkas demi Tarik Investor
Untuk memperbaiki ekosistem investasi, Kementerian ESDM sedang memangkas sejumlah hambatan regulasi. Eniya menjelaskan berbagai program diluncurkan dan aturan-aturan teknis disederhanakan agar proses perizinan dan pengembangan proyek EBT lebih cepat.
"Berbagai program kita luncurkan, berbagai regulasi kita singkatkan untuk bagaimana kemudahan investasi ekosistemnya itu bisa terfasilitasi dengan baik," jelasnya.
Langkah ini dinilai penting karena kompetisi menarik investasi energi hijau di kawasan Asia Tenggara semakin ketat. Vietnam dan Thailand sudah lebih dulu bergerak dengan skema feed-in tariff dan lelang proyek yang lebih transparan.
Tanpa kepastian regulasi dan harga yang kompetitif, Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi produk EBT, bukan lokasi produksi. Padahal, rantai pasok energi surya, termasuk manufaktur panel dan baterai, memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar pembangunan pembangkit.
Investasi mengandung risiko. Keputusan untuk menanamkan modal di sektor EBT tetap harus mempertimbangkan profil risiko masing-masing investor.