Kemenkeu Waspadai MSCI, Pelemahan Rupiah Rp 100 Bisa Bengkakkan Defisit Rp 800 Miliar

INDRAGIRIONE.COM — Kementerian Keuangan menghitung setiap pelemahan kurs Rp 100 per dolar AS berpotensi menambah beban belanja Rp 6,1 triliun dan memperlebar defisit APBN Rp 800 miliar. Hitungan itu muncul sebagai antisipasi atas usulan Morgan Stanley Capital International (MSCI) menurunkan status pasar saham Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market. Risiko fiskal dari sentimen pasar modal itu dibahas dalam Katadata Policy Dialogue di Jakarta, Selasa (20/10).

Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DJSEF Kementerian Keuangan Wahyu Utomo menilai gejolak pasar saham Indonesia bisa merembet ke pengelolaan fiskal. Penurunan status pasar saham berpotensi menggerus kepercayaan pelaku pasar terhadap aset rupiah, yang kemudian merambat ke asumsi makro seperti nilai tukar dan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN).

Wahyu memaparkan dua jalur transmisi yang paling ia soroti: kurs dan yield obligasi. Keduanya punya hitungan fiskal yang konkret, bukan sekadar kekhawatiran umum.

Dua Jalur Tekanan: Kurs Rp 100 dan Yield 0,1%

Pada jalur kurs, setiap pelemahan Rp 100 per dolar AS menambah beban belanja Rp 6,1 triliun dan memperlebar defisit Rp 800 miliar. Pelemahan juga menaikkan biaya impor energi, sehingga belanja subsidi dan kompensasi ikut membengkak.

Pada jalur obligasi, setiap kenaikan yield 0,1% menambah belanja Rp 1,9 triliun sekaligus memperlebar defisit dengan nominal yang sama. Menjaga daya tarik SBN bagi investor menjadi kunci agar biaya utang tidak melonjak.

"Fiskal kemungkinan dari sisi pajak, dari sisi nilai tukar meningkat. Kalau nilai tukar meningkat, dampaknya subsidi juga meningkat. Defisit akan melebar. Jadi, tantangan untuk mengendalikan APBN juga sangat menantang. Mudah-mudahan itu tidak terjadi," kata Wahyu dalam acara Katadata Policy Dialogue: 'Outlook Ekonomi 2027: Bagaimana Kebijakan Ekonomi dan Fiskal Bisa Kerek Pertumbuhan Tinggi?' di kantor Katadata Indonesia, Jakarta.

Ukuran Ekonomi Jadi Penahan Risiko Downgrade

Wahyu menilai prospek ekonomi Indonesia masih tergolong baik dari sisi ukuran. Nilai perekonomian nasional mencapai US$ 1,5 triliun, jauh di atas Vietnam yang sekitar US$ 0,5 triliun. Perbandingan itu, menurutnya, membuat peluang downgrade tidak sebesar negara yang sebelumnya sudah diturunkan ke Standalone Market.

"Beda ceritanya kalau misalnya dulu terjadi di Argentina. Size ekonominya US$ 0,4 triliun. Jadi itu memungkinkan lah. Kalau sekarang rasa-rasanya kemungkinan itu selalu ada, tetapi probabilitasnya tidak sebesar kalau terjadi di Argentina," kata dia.

Meski begitu, Wahyu tidak menutup kemungkinan skenario terburuk. Bila status pasar saham turun tanpa perbaikan, dampak fiskal dinilainya sebagai hal yang tak terhindarkan.

Reformasi Pasar Modal Jadi Syarat

Kementerian Keuangan menyoroti perlunya perbaikan tata kelola otoritas terkait, khususnya untuk meningkatkan transparansi dan menegakkan aturan main yang lebih adil. Prioritas saat ini adalah mendorong reformasi pasar modal agar lebih transparan.

"Karena kita ingin ekonomi kita kuat, maka pasar modal kita harus semakin besar, kan itu tujuannya. Kalau risiko (penurunan status pasar saham) itu terjadi, memang dampaknya luar biasa," kata Wahyu.

Bagi pelaku pasar, pernyataan ini memberi sinyal bahwa pemerintah memantau dua indikator harian: pergerakan rupiah terhadap dolar AS dan yield SBN. Keduanya kini berfungsi sebagai ukuran langsung tekanan fiskal, bukan sekadar angka pasar.

Ruang Fiskal Masih Terjaga, tapi Sempit

Berdasarkan Laporan Semester I/2026, pemerintah memproyeksikan defisit APBN melebar dari target Rp 689,1 triliun (2,68% PDB) ke Rp 734,3 triliun (2,85% PDB). Untuk 2027, pemerintah menargetkan defisit Rp 671,2 triliun atau 2,4% terhadap PDB.

Hingga September 2026, defisit APBN tercatat Rp 319 triliun atau 1,24% terhadap PDB. Posisi itu masih di bawah target tahunan, tetapi hitungan sensitivitas kurs dan yield menunjukkan ruang fiskal mudah tergerus bila sentimen pasar memburuk.

Sejumlah analis pasar modal sebelumnya menilai keputusan MSCI masih berupa usulan dan belum final. Namun, pembahasan di tingkat kebijakan fiskal menunjukkan risiko tersebut sudah diperhitungkan dalam perencanaan anggaran, bukan hanya di lingkup bursa.