Pemda Tak Miliki Data, Tenaga Honorer Inhil Terancam Mengaggur, DPRD Angkat Tangan

INHIL,- Tidak seperti di daerah provinsi dan kabupaten kota di indonesia. menyikapi dengan adanya Surat Edaran dari MenPAN-RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 terkait penghapusan honorer di lingkungan pemerintahan.

Setalah tidak menangapi beberapa pertanyaan dari awak media, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Akhir angkat bicara, Fauzar menyatakan tidak ada anak honorer pemkab inhil.

Baca Juga Berita Kaitannya: Ketua komisi I DPRD Klarifikasi Pemberitaan Angkat Tangan Terkait Nasib Tenaga Honorer Pemda Inhil

"Setahu saya, tak ada pegawai honorer yang terdaftar sampai saat ini, lagi pula kita tidak ada melakukan perekrutan menurut pak Fauzar" Ujarnya.

Pernyataan sikap kepala BKPSD Inhil, Membuat Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Inhil Subari, S.H Kecewa FHK2I dan merasa bahwa pemkab inhil tidak peduli dengan nasib ribuan tenaga honorer serta terkesan tidak mau tahu dengan tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah.

"Kami kecewa dengan pemda inhil, disaat semua daerah di indonesia lagi memperjuangkan ribuan nasib tenaga honorer pemda inhil malah berdiam diri" Ujarnya 26/06/22

Ketua FHK2I Inhil SUBARI, S.H sempat mempertanyakan nasib status ribuan tenaga honorer dilingkungan pemda inhil kepada Ketua komisi I (Satu) yang juga polisi Golkar Inhil melalui pesan Whatshaap, Razali pemberitaan nasib tenaga honorer saya angkat tangan dan tidak bisa memberikan tanggapan secara rinci.

Razali memaparkan sebelumnya komisi satu DPRD Inhil telah melakukan kunjungan kerja di povinsi jambi di dinas pemadam kebakaran dan satpol pp jambi beliau menjelaskan bahwa dijambi sistem mereka di masing OPD mengusulkan data honorer ke pusat.

"Kalau seperti itu diterapkan di inhil kesanya lucu dan rancu kalo OPD yang mengusulkan lantas apa fungsi BKPSD, Setahu saya untuk di daerah inhil OPD menunggu perintah dari BKPSD untuk mendata tenaga honorer, Informasi ini juga saya kirim ke bupati inhil tapi hasilnya nihil tidak ada respon sama sekali." Jelasnya

Sejumlah pertanyaan pun timbul apa yg menjadi permasalahan kepala BKPSD tidak memasukkan tenaga honorer dilingkungan kab Inhil sedangkan di daerah lain pada sibuk untuk membantu nasib tenaga honorer di masing pemerintah daerah mereka.

Sementara dari forum FHK2I belum lama ini melakukan RDP dengan komisi I, DPRD kab Inhil dan kepala BKPSD hadir kami sempat menanyakan bahwa apakah data tenaga honorer di lingkungan pemda inhil masuk dalam diusulan  KEMENPAN RB, Jawaban mereka pada saat itu sudah dimasukan dan dilaporkan namun kebijakan tergantung pusat.

"Okelah kami terima tapi sampai saat ini permasalahan tersebut tidak realisasi sama sekali, malah laporam pendataan tenaga honorer tidak ada itukan kan makin lucu, tahun 2017 kami juga melakukan RDP diakui bahwa ada anak honorer dilngkungan kabupaten inhil pada tahun 2018 di undang ke rumah kediaman bupati dalam rangka hari PGRI disitu kami serahkan data anak honorer yang datanya kami terima dari BKPSDM" Jelasnya

Bupati HM Warda inhil pada saat ini mengakui dan mesupport tenaga honorer untuk tetap bersabar dalam melaksanakn tugasnya dengan harapan dikemudian hari ada kabar baik untuk anak honorer.

"Hari ini kami melihat mendapatkan informasi bahwa anak honorer kabupaten Inhil tidak terdata, Jadi data apa yang diberikan kepala BKPSDM Kami saat pertemuan dengan bupati, apakah itu kertas kosong, atau koran bekas, bisa jadi kami menduga sekedar data bodong." Paparnya

Kepala BKPSDM Inhil juga menyatakan bahwa sejak adanya UU ASN tidak ada lagi perekrutan tenaga honorer. yang menjadi pertanyaan bahwa selama ini kepala BKPSDM sebagai perpanjangan tangan pemkab, terkesan tutup mata

"Buka saja berapa jumlah data kawan - kawan tenaga honorer di lingkungan pemda inhil,  bahkan data kami juga sudah termasuk database di BKN buktinya sampai sekarang masih kami simpan, data itu bersifat resmi dari BKPSDM berkop surat, berlogo kabupaten inhil dan berstempel resmi. Tapi mengapa pihak BKPSDM Pemda inhil tidak memiliki data anak-anak tenaga honorer." Tegasnya

Kalo pemkab inhil tidak memiliki dasar untuk mendata anak honorer dilingkungan kab inhil lantas dasar apa yang dipakai kabupaten lain dalam mendata anak honorer dilingkungan pemkabnya dalam menyikapi surat edaran Kemenpan RB tentang penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023.

"Kami meminta pihak pemda bersikaplah bijak, jangan diam membisu tanpa ada keterangan dan solusi, Jangan biarkan ribuan nasib tenaga honorer di lingkungan pemda inhil menjadi pengangguran di tahun 2023." Tutup Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Inhil Subari, S.H