Tembilahan – Ardiansyah Julor, Ketua Umum BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), mendesak Pemkab Inhil untuk segera menyusun peta jalan (road map) perkelapaan. Menurutnya, langkah ini menjadi kunci strategis dalam mengurai persoalan komoditas kelapa yang telah berlarut-larut.
Desakan tersebut ia sampaikan dalam diskusi bertajuk "Konsolidasi Perjuangan Rakyat, Negara Harus Hadir untuk Tata Niaga Kelapa" yang digelar di Kedai Kopi Mahkota, Tembilahan, Jumat (21/8/2026).
Diskusi itu menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Bupati Inhil H. Herman, Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna, Ketua Ikatan Petani Kelapa Rakyat Kabupaten Inhil Zainudin Acang, dan Ardiansyah Julor sendiri, dengan moderator Saipudin Ikhwan.
Julor menegaskan bahwa keberadaan road map tidak hanya menyentuh persoalan harga, tetapi mampu menjadi solusi komprehensif atas setiap persoalan yang membelit sektor kelapa dari tahap awal hingga akhir. Ia menilai, pendekatan menyeluruh yang mencakup seluruh rantai ekosistem kelapa menjadi syarat mutlak agar persoalan ini teratasi.
"Keberadaan peta jalan ini menjadi prasyarat utama agar permasalahan kelapa bisa diselesaikan secara utuh, dari sektor awal hingga akhir. Kita tidak cukup sekadar memperbincangkan harga; yang lebih penting adalah menciptakan ekosistem perkelapaan yang memberikan keuntungan bagi petani, pelaku usaha, dan pemerintah," tutur Julor.
Dalam paparannya, Julor membeberkan tiga isu utama yang harus menjadi prioritas dalam perancangan road map kelapa di Inhil.
Pertama, aspek suplai dan permintaan (supply and demand) serta dinamika pasar internasional. Ia menjelaskan bahwa fluktuasi pasar global memiliki dampak signifikan terhadap tata niaga dan harga kelapa, sehingga diperlukan siasat untuk memastikan komoditas daerah ini tetap berkelanjutan.
Kedua, fokus pada sektor hulu. Hal ini meliputi pembaruan data perkebunan kelapa, rehabilitasi kebun yang tidak produktif, pengurusan lahan yang berada di dalam kawasan hutan, pengaturan jadwal panen, serta penyediaan bibit unggul.
Ketiga, perhatian pada sektor hilir, terutama hilirisasi dan penyederhanaan rantai distribusi. Kehadiran infrastruktur seperti pelabuhan dan jalan produksi dinilai krusial untuk menekan biaya operasional dan mempercepat pengiriman hasil perkebunan.
"Persoalan kelapa ini sejatinya merupakan isu nasional. Namun, di tingkat kabupaten, kita harus memiliki perencanaan sendiri, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Itu yang kami tekankan," ujarnya.
Julor menggarisbawahi bahwa rancangan peta jalan tersebut harus disusun secara kolaboratif oleh pemerintah, petani, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bereaksi terhadap gejolak harga, tetapi juga mampu membangun sistem perkebunan kelapa yang berkelanjutan.
"Yang kami dorong adalah Inhil memiliki visi dan rencana yang tegas terhadap komoditas kelapa. Dimulai dari lahan, proses produksi, tata niaga, industri pengolahan, hingga pemasaran. Semuanya wajib terintegrasi dalam satu peta jalan," jelasnya.
Ia berharap usulan ini dapat menjadi pertimbangan bagi Pemkab Inhil dalam menyusun kebijakan kelapa yang lebih terarah dan konsisten.
Dengan hadirnya peta jalan ini, Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan tidak saja mempertahankan statusnya sebagai sentra kelapa, tetapi juga mampu menggenjot nilai tambah komoditas lewat penguatan hilirisasi serta pembangunan industri yang berkelanjutan.
"Target akhirnya adalah menciptakan ekosistem perkelapaan yang kuat dan tahan lama, yang berdampak pada kesejahteraan petani, tumbuhnya dunia usaha, serta adanya penerimaan ekonomi bagi daerah," pungkasnya.
