INDRAGIRIONE.COM — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia meminta pemilik kendaraan kelas atas tidak lagi mengonsumsi bahan bakar bersubsidi. Seruan itu disampaikan usai Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/9/2026), di tengah fenomena peralihan konsumsi dari BBM non-subsidi ke subsidi. Pemerintah menegaskan stok energi bersubsidi aman, namun opsi regulasi lanjutan masih dalam tahap pengkajian.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai mengikuti Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/9/2026). Ia menegaskan pemerintah terus menjaga stabilitas pasokan energi melalui koordinasi lintas sektoral yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Seruan kepada Pemilik Mobil Mewah
Bahlil secara khusus menyasar pemilik kendaraan kelas atas yang masih mengonsumsi bahan bakar bersubsidi. Menurutnya, kelompok mampu seharusnya tidak mengambil hak masyarakat yang lebih membutuhkan.
"Persoalan peralihan dari produk non-subsidi ke subsidi ini memerlukan kepedulian bersama. Bagi saudara-saudara kita yang berkecukupan, yang mengendarai kendaraan kelas atas seperti BMW, mari gunakan nurani. Jangan mengambil hak masyarakat yang lebih membutuhkan," ujar Bahlil.
Ia menambahkan kebijakan afirmatif negara dirancang khusus untuk melindungi kelompok rentan. Karena itu, integritas sosial dalam menggunakan fasilitas publik disebut menjadi kunci efektivitas kebijakan fiskal.
Stok Energi Bersubsidi Diklaim Aman
Pemerintah menegaskan komitmen menjaga ketersediaan cadangan energi nasional, terutama BBM bersubsidi, guna mengamankan daya beli masyarakat luas. Aspek ketersediaan itu disebut berjalan beriringan dengan misi memastikan setiap rupiah dana perlindungan sosial jatuh ke tangan yang tepat.
"Pemerintah konsisten mengamankan kebutuhan publik, terutama terkait pasokan energi bersubsidi," kata Bahlil.
Meski demikian, pemerintah belum memerinci besaran kuota, nominal subsidi per liter, maupun jadwal penyaluran terbaru. Informasi resmi terkait hal itu dapat diakses melalui kanal Kementerian ESDM dan Pertamina.
Regulasi Lanjutan Masih Dikaji
Soal kemungkinan instrumen hukum yang lebih ketat, pemerintah menyatakan masih mengkaji opsi regulasi lanjutan. Proses legislasi dan penyesuaian aturan dinilai membutuhkan tahapan yang terukur.
"Langkah regulasi tentu memerlukan proses panjang, tetapi imbauan moral ini sangat penting disampaikan sejak dini agar publik teredukasi," jelas Bahlil.
Seruan moral dianggap sebagai langkah awal yang mendesak untuk membangun kesadaran publik secara masif. Pemerintah berharap kombinasi pengamanan pasokan energi dan penertiban distribusi mampu menciptakan keadilan sosial yang merata.
Waspadai Informasi Palsu dan Calo
Masyarakat diimbau hanya merujuk pada pengumuman resmi Kementerian ESDM, Pertamina, atau kanal pemerintah daerah terkait aturan pembelian BBM bersubsidi. Waspadai pihak yang mengaku bisa mengurus kuota subsidi, mengubah data penerima, atau meminta biaya administrasi. Laporkan dugaan penipuan dan pungutan liar ke kanal pengaduan resmi Kementerian ESDM atau aparat setempat.
