INDRAGIRIONE.COM — Kebutuhan listrik untuk pengembangan pusat data di Indonesia diperkirakan bertambah sekitar 20 gigawatt (GW), atau setara 20% dari kapasitas listrik yang ada saat ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut tambahan itu sebagai prasyarat agar minat investasi pusat data bisa direalisasikan, sekaligus menawarkan pasokan energi baru terbarukan sebagai daya tarik.
Angka 20 GW tersebut merupakan proyeksi kebutuhan tambahan, bukan kapasitas pusat data yang sudah beroperasi. Bahlil menyampaikan hal itu dalam Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Senin (19/10/2026), dengan merujuk pada pembicaraan bersama Direktur Utama PLN.
"Tadi saya baru habis berbincang sama Dirut PLN, itu membutuhkan penambahan 20 GW. 20 GW ini sama dengan 20.000 MW. Itu sama dengan 20 persen dari total listrik yang existing sekarang. Ini enggak sedikit, cukup besar sekali," ujar Bahlil dalam keterangan tertulis.
Listrik Jadi Penentu Minat Investasi Pusat Data
Kesiapan pasokan listrik menempati posisi sentral dalam rencana pemerintah menarik investasi pusat data. Tanpa kepastian daya, minat investor berisiko berhenti di tahap rencana.
Selain listrik, pembangunan pusat data memerlukan dukungan air, jaringan serat optik, dan lokasi yang siap dikembangkan. Pertumbuhan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) turut memperbesar kebutuhan infrastruktur tersebut.
Pemerintah pun menyiapkan aturan agar pengusaha nasional dan daerah ikut terlibat. Bahlil meminta calon investor menyampaikan rencana lokasi lebih awal supaya kebutuhan energi bisa disiapkan sesuai titik pengembangan.
"Kita harus sharing dengan pengusaha lokal. Jangan juga semuanya dikerjakan oleh mereka sendiri," tegasnya.
Batam, Karimun, dan Bintan Dibidik Jadi Hub Regional
Pemerintah mendorong Batam, Karimun, dan Bintan sebagai hub pusat data yang melengkapi ekosistem regional di Malaysia dan Singapura. Kawasan itu dinilai punya keunggulan dari sisi ketersediaan air, kepadatan penduduk yang lebih rendah dibandingkan Jawa dan Bali, serta peluang pengembangan energi terbarukan.
Di Batam, PLN Batam dan PT Digitalland Service One atau DayOne menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) pada 17 April 2026 dengan kapasitas 511 megavolt ampere (MVA). BP Batam menyebut kapasitas kontrak itu setara sekitar 450 megawatt (MW), meski angkanya merupakan kapasitas perjanjian pasokan, bukan bukti seluruh daya telah digunakan.
Pada kesempatan yang sama, BP Batam dan PLN Batam meneken nota kesepahaman pengembangan PLTS terapung berkapasitas 200 MWp. Kerja sama itu menjadi bagian persiapan penyediaan energi bersih bagi pertumbuhan kawasan.
PLTS 100 GWp dan Hitungan Kapasitas Puncak
Penyediaan energi bersih menjadi tawaran utama pemerintah kepada investor pusat data. Bahlil mengaitkannya dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas sekitar 100 gigawatt-peak (GWp).
"Kita akan membangun sekarang PLTS kurang lebih sekitar 100 gigawatt-peak. Dan saya punya keyakinan, teman-teman investor akan lebih suka untuk memakai data center mereka dengan memakai energi baru terbarukan. Dan ini sebuah peluang bisnis," katanya.
Rencana PLTS tersebut masih berupa agenda pengembangan. Satuan GWp mengacu pada kapasitas puncak panel surya, sehingga tidak bisa langsung disamakan dengan pasokan listrik yang tersedia terus-menerus untuk pusat data.
Secara nasional, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 memuat tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 GW. Rencana itu mencakup beragam sumber energi untuk menopang pertumbuhan kebutuhan listrik.
Apa Artinya bagi Investor dan Pengusaha Daerah
Bagi calon investor pusat data, kepastian daya dan bauran energi menjadi dua hal yang menentukan kelayakan proyek. Pasokan hijau makin diperhitungkan karena perusahaan teknologi global menghadapi tekanan untuk menekan emisi operasional mereka.
Bagi pengusaha lokal, aturan yang disiapkan pemerintah membuka ruang kemitraan, mulai dari penyediaan lahan, konstruksi, hingga layanan pendukung kawasan. Skema itu juga berpotensi menahan aliran nilai tambah agar tidak seluruhnya dinikmati pemain asing.
Yang belum terjawab, berapa alokasi anggaran dan jadwal pasti penambahan 20 GW tersebut. Pemerintah menyebut koordinasi lokasi dan pasokan sebagai kunci, tanpa merinci tahapan pembangunannya.
