INDRAGIRIONE.COM — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memangkas kuota produksi nikel dalam RKAB 2027 untuk menahan oversupply yang menekan harga dunia di bawah US$ 16.000 per metrik ton. Kebijakan ini diambil meski ia mengakui bakal menuai protes dari pelaku industri.
Pemangkasan itu disampaikan Bahlil dalam acara Minerba Convex 2026, Senin (2/11/2026). Ia menegaskan kebijakan ini diambil untuk kepentingan bangsa, bukan untuk menyenangkan sebagian pihak.
"Jadi Pak Dirjen, menurut saya, strategi untuk mengendalikan suplai and demand lewat RKAB untuk nikel lakukan. Saya yang tanggung jawab untuk kebaikan bangsa dan negara. Enggak usah ragu-ragu. Pasti banyak yang protes, saya tahu," ujar Bahlil.
Mengapa Produksi Nikel Harus Ditekan
Bahlil menjelaskan, oversupply nikel membuat harga jatuh dan membuka celah bagi pembeli asing untuk mengambil untung. Jika produksi dibiarkan berlebihan, barang setengah jadi bisa ditampung satu negara tertentu dengan harga murah.
Barang itu kemudian disimpan sebagai cadangan, lalu dijual kembali saat harga naik. "Kalau kita terlalu jorjoran, syukur alhamdulillah kalau harganya bagus, kalau harganya enggak bagus, nanti ada satu negara tertentu menampung barang setengah jadi ini dengan harga yang murah, untuk kemudian dijadikan sebagai cadangan di negara dia dan tunggu pada saat harga naik, kemudian dia mainkan," jelas Bahlil.
Ia juga mengimbau industri hulu dan hilir nikel menahan diri. Produksi berlebihan hanya akan memperparah tekanan harga yang sudah terjadi.
Nikel Bukan Sawit yang Bisa Ditanam Ulang
Bahlil membandingkan nikel dengan kelapa sawit. Sawit berbuah setiap tahun dan bisa direplanting saat berumur 25 tahun. Nikel tidak.
"Kalau nikel, emang bisa berbuah dalam tanah itu? Jadi kalau diambil, habis, ya enggak bisa berbuah lagi. Jadi pengelolaannya betul-betul harus dengan bijaksana," ujarnya.
Karena itu, ia menegaskan pemangkasan produksi bukan sekadar soal harga. Cadangan nikel yang habis tidak bisa dipulihkan, sehingga pengelolaannya harus mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang.
ESDM Benarkan Rencana Pemangkasan
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno membenarkan rencana pemangkasan kuota produksi nikel tahun depan. Namun, ia belum memerinci berapa besar pemangkasan yang akan ditetapkan.
"(Pangkas kuota produksi) Tahun depan. (Hitungannya berapa, Pak?) Baru disampaikan tadi," tutur Tri.
Bahlil sendiri merangkap jabatan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Melalui jabatan itu, ia memegang kendali langsung atas kebijakan RKAB yang menentukan batas produksi tambang.
Pemangkasan kuota nikel 2027 menandai upaya pemerintah menjaga harga komoditas sekaligus memperpanjang umur cadangan. Bagi industri smelter dan pembeli luar negeri, kebijakan ini bakal mengubah peta pasokan nikel global yang selama ini dikuasai Indonesia.
