Zubirman: Penjabat Bupati Itu Norma Administrasi Bukan Politik

Indragirione.com, -Usulan gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat atau penjabat sementara kepala daerah jika terjadi kondisi di mana terjadinya kevakuman pemerintahan, seperti kepala daerah yang cuti kampanye karena ikut dalam kontestasi pilkada

Pemerhati Sosial Politik Zubirman  kepada wartawan Jumat (25/09/2020) mengatakan, posisi penjabat sementara atau PLH kepala daerah merupakan hasil dari proses administrasi dan bukan proses politik

Penunjukan penjabat kepala daerah sifatnya administrasi, maka setiap pejabat administrasi negara berhak menjabat sebagai pejabat atau penjabat sementara kepala daerah yang ditunjuk oleh kementerian dalam negeri, ujarnya. 

Zubirman pun berpendapat, seharusnya tidak perlu ada tafsir politik secara berlebihan oleh masyarakat atas setiap pejabat yang diangkat atau ditunjuk untuk menjabat sebagai pejabat atau penjabat sementara kepala derah, karena kepala daerah setempat cuti melaksanakan tugas sebagai akibat dari ikut dalam pilkada.

“ Pejabat Bupati itu norma administrasi bukan politik. Dia hanya melaksanakan tugas administrasi pemerintahan daerah tidak lebih dari itu,” tegasnya.

“ Gubernur tentu mengusulkan nama calon pejabat ke Kemendagri berdasarkan persyaratan yang ketat dan mempertimbangkan banyak aspek termasuk syarat administrasi, kecakapan, loyalitas dan rekam jejak dan sudah memperhitungkan aspek beban kerja yang bersangkutan,” jelasnya.

Selain itu, kementerian dalam negeri juga akan menyeleksi dengan ketat setiap usulan nama-nama pejabat Bupati dari Gubernur. “ Proses ini yang menurut saya kadang masyarakat tidak memahami sehingga tafsir menjadi liar dan mudah dipolitisir,” sambung zubirman”.
Lanjut Zubirman, ketakutan masyarakat pada pejabat Bupati yang diusulkan oleh gubernur dan ditunjuk Mendagri akan berpihak pada calon tertentu justru tidak beralasan. Karena secara administrasi kewenangan pejabat Bupati juga terbatas dan tidak bersifat strategis.

“ Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat administrasi tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang melebihi mandat politik,” tukasnya.

Justru, sebaliknya penjabat Bupati akan bekerja berdasarkan petunjuk gubernur dan kementerian dalam negeri untuk sukses Pemilukada. Karena pejabat Bupati memiliki kewenangan yang terbatas maka bagi saya mustahil pejabat Bupati bisa melakukan keberpihakan politik dalam pilkada.
 
“ Pejabat Bupati diawasi oleh penyelenggara dan penentuan hasil pilkada ada pada suara rakyat,” paparnya.

Untuk itu, Zubirman, menegaskan mari kita maknai pilkada khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi sebagai upaya kita menawarkan jalan baru pembangunan Kuantan Singingi yang kokoh dan kuat 

“ Hentikan sikap saling curiga, pupuk kebersamaan dan solidaritas untuk Kuansing yang lebih maju dan sejahtera,” tutupnya.