Indragiri Hilir,- Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan (Menkeu), diminta menghentikan peredaran rokok tanpa cukai yang beredar di sebahagian besar wilayah Provinsi Riau dan Jambi.
"Tindakan yang merugikan negara itu, menjadikan Inderagiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau dan Kuala Tungkal Jambi, sebagai pintu masuk rokok tersebut dalam beberapa tahun terakhir," tegas Mafirion, Selasa (17/12).
Mafirion, Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi PKB mengatakan, selain dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, rokok tanpa cukai dari luar negeri, di daerah ini juga beredar rokok tanpa cukai yang diproduksi di Pulau Jawa.
"Peredaran rokok tanpa cukai di wilayah ini telah merugikan negara dalam jumlah besar. Setiap bulannya, ribuan bal rokok ilegal, masuk ke wilayah ini. Rokok-rokok tersebut diangkut dengan speedboat dengan muatan paling sedikitnya mengangkut 1.000 bal rokok ilegal," ujarnya.
Ia menyatakan, di wilayan Riau dan Jambi, rokok-rokok ilegal tersebut beredar secara bebas. Hebatnya lagi, penangkapan yang dilakukan Bea dan Cukai serta Angkatan Laut, tak pernah membuat para penyeludup jera. Dan, para bandar baik di Inhil dan Kuala Tungkal, tetap dapat bebas beroperasi.
“Tak mungkin aparat tidak tahu siapa yang menjadi bandar besar rokok ilegal di Inhil dan di Jambi. Jangankan bandarnya, gudangnya juga mudah untuk diketahui,” terang Mafirion.
Mafirion menyebut, Kementrian Keuangan harus membentuk tim terpadu untuk memberantas peredaran rokok ilegal ini.
"Jika tidak, peredarannya makin meluas dan makin mengakibatkan kerugian besar bagi pemasukan negara," kata Mafirion.
Seharusnya, kata Mafirion, Bea dan Cukai, tidak hanya melakukan penangkapan terhadap speedboat yang mengakut rokok-rokok ilegal tersebut. Tapi juga melakukan operasi di darat saat rokok tersebut disebarkan.
"Karena yang di tangkap dilaut hanya 10 persen dari rokok yang diseludupkan. Dan, jarang sekali pelaku penyeludupan yang speedboatnya berhasil disergap aparat Bea dan Cukai, pelakunya tertangkap," pungkasnya.
.png)
.jpeg)
Tulis Komentar