Wakil Bupati Indragiri Hilir Yuliantini menerima kunjungan Tim Penyuluhan Karhutla Mabes TNI di kediamannya, Kamis (27/8/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Indragiri Hilir.
Tim Penyuluhan Karhutla Mabes TNI yang hadir terdiri dari Brigjen TNI (Mar) Agus Gunawan, Mayor Arh Eddy Siswanto, Mayor Cba Witno Hadi, Mayor Inf Usman, Kolonel Laut Indra Joko, Kolonel Mar Victor Pepanora, dan Kolonel Yotam Djalim.
Yuliantini menyambut baik penyuluhan, edukasi dan pendampingan yang diberikan kepada unsur Satgas Karhutla daerah. Ia menyampaikan, kondisi geografis Inhil dengan luas 13.136 kilometer persegi terdiri dari 20 kecamatan, 197 desa dan 39 kelurahan. Sebanyak 16 kecamatan berbasis perairan, sementara 4 kecamatan dapat dijangkau melalui jalur darat.
“Karakteristik wilayah kita memiliki tantangan tersendiri. Banyak wilayah hanya bisa dijangkau melalui jalur air, ditambah kondisi lahan gambut yang cukup dalam. Kedalaman gambut di sejumlah wilayah bahkan dapat mencapai sekitar 4 meter, salah satunya di Kecamatan Gaung,” ujar Yuliantini.
Yuliantini juga menjelaskan, kondisi tersebut membuat proses pemadaman membutuhkan peralatan dan teknik khusus. Keterbatasan sarana pemadam serta sulitnya mobilisasi mesin pompa berkapasitas besar akibat alur perairan yang sempit menjadi kendala dalam penanganan di lapangan.
“Kami berharap dukungan pemerintah pusat dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah Inhil. Sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD dan masyarakat juga perlu terus diperkuat,” tambahnya.
Sementara itu, Tim Mabes TNI menyampaikan bahwa penyuluhan tersebut merupakan bagian dari komitmen TNI dalam mendukung arahan Presiden RI untuk memperkuat pencegahan dan penanganan Karhutla.
“Kami melakukan penyuluhan untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah serta memberikan edukasi dan pendampingan kepada unsur terkait,” pungkasnya.
Tim Mabes TNI menambahkan, sebanyak 1.000 personel TNI diterjunkan ke sejumlah daerah rawan Karhutla, termasuk Riau, Kalimantan dan Lampung, guna memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi penanganan Karhutla.
Melalui kegiatan tersebut, sinergi Mabes TNI dan pemerintah daerah diharapkan semakin kuat dalam mencegah Karhutla serta meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.
