INDRAGIRIONE.COM — Jakarta - Warga negara Indonesia yang genap berusia 17 tahun dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) otomatis mendapatkan rekening bank yang terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kebijakan ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses layanan perbankan bagi seluruh warga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam Simposium Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) pada Selasa (8/9/2026). "Begitu mereka usianya 17 tahun langsung otomatis dikasih KTP dan dikasih rekening koran," ujarnya.
Saldo Rp 50 Ribu di Rekening, Dijamin Tak Bisa Dipotong
Setiap rekening yang dibuka otomatis akan langsung diisi saldo awal Rp 50 ribu dari pemerintah. Airlangga menegaskan dana tersebut tidak boleh terpotong biaya administrasi bulanan maupun biaya lainnya.
Pemerintah akan menerbitkan aturan khusus bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melindungi saldo tersebut. "Nanti Pak Ferry (Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN) bikin regulasinya supaya BI dan OJK kita minta untuk tidak bisa disedot," jelas Airlangga.
Bukan Sekadar Tabungan, tapi Gerbang Bansos dan QRIS
Fungsi rekening ini lebih luas dari sekadar tempat menyimpan uang. Pemerintah merancang rekening yang terhubung data kependudukan ini sebagai instrumen penyaluran bantuan sosial (bansos) secara langsung. Harapannya, distribusi bantuan menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan efisien.
Integrasi juga menyentuh sistem pembayaran digital. Setiap rekening akan otomatis terhubung dengan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Khusus pelaku UMKM, fasilitas QRIS ini tidak dikenakan biaya merchant discount rate (MDR) alias nol biaya untuk pedagang.
"Ada payment system QR otomatis tersedia. QR tidak minta discount. Jadi nol biaya untuk para pedagang. Diharapkan kalau dengan demikian ini akan mendorong UMKM dan juga perekonomian syariah," kata Airlangga.
Dua Bank BUMN Jadi Pelaksana Awal
Tahap awal program ini akan menggunakan dua bank pelat merah, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Pemerintah menilai integrasi rekening, identitas kependudukan, dan sistem pembayaran digital menjadi fondasi untuk mempercepat digitalisasi ekonomi masyarakat.
Hingga saat ini, pemerintah belum merinci jadwal pasti peluncuran program dan mekanisme teknis pembukaan rekening bagi warga yang baru berusia 17 tahun. Informasi lengkap mengenai syarat dan tata cara akan diumumkan melalui kanal resmi kementerian terkait setelah regulasi rampung disusun.
Masyarakat diimbau waspada terhadap pihak yang mengatasnamakan program ini dan meminta data pribadi atau sejumlah uang. Seluruh proses pembukaan rekening dan pemberian saldo awal tidak dipungut biaya apa pun.
