INDRAGIRIONE.COM — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menambah kuota solar subsidi 2026 sebesar 7,8%, dari 18,64 juta kiloliter menjadi 20,27 juta kiloliter. Penambahan kuota ini penting diketahui pemilik kendaraan diesel, pelaku usaha, dan nelayan yang selama ini mengandalkan solar bersubsidi. Berikut rincian besaran, syarat penerima, dan cara memastikan Anda tidak kehabisan jatah di SPBU.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) resmi menambah kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) atau solar subsidi sebesar 7,8%. Alokasi awal 18,64 juta kiloliter (KL) dinaikkan menjadi 20,27 juta KL. Keputusan ini disetujui Menteri ESDM dan Menteri Koordinator terkait, lalu ditetapkan dalam rapat kerja bersama Komite II DPD.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebut penambahan kuota dilakukan karena konsumsi solar subsidi melonjak 15%–17% dari rata-rata penyaluran normal. Lonjakan ini dipicu selisih harga solar bersubsidi dan nonsubsidi yang dinilai terlalu lebar.
Besaran Kuota dan Anggaran
Kuota solar subsidi 2026 naik dari 18,64 juta KL menjadi 20,27 juta KL. Tambahan sekitar 1,63 juta KL ini setara 7,8% dari alokasi awal. BPH Migas tidak merinci nilai anggaran tambahan dalam paparan rapat tersebut.
Sebagai pembanding, Kementerian ESDM mengusulkan volume BBM bersubsidi 19,561 juta KL dalam RAPBN 2027. Usulan itu mencakup solar subsidi 19 juta KL dan minyak tanah 0,56 juta KL.
Mengapa Konsumsi Melonjak
Wahyudi menyebut konsumsi solar subsidi semula sekitar 50.000 KL per hari. Kini angkanya naik menjadi 59.000 KL per hari. Selisih harga dengan solar nonsubsidi membuat masyarakat beralih membeli BBM bersubsidi.
Realisasi penyaluran hingga 31 Oktober 2026 mencapai 88,02% dari kuota 18,64 juta KL. Padahal, realisasi normal pada periode yang sama seharusnya sekitar 83%. Artinya ada pertumbuhan sekitar 5% di atas jalur normal.
"Jadi ada tambahan konsumsinya dan semula 18, 64 juta kiloliter menjadi 20,27 juta kiloliter. Ini artinya pemerintah sudah menyetujui melalui dari Menteri ESDM dan kemudian Menko yang telah ditetapkan," kata Wahyudi dalam Rapat Kerja dengan Komite II DPD, dikutip Selasa (10/11/2026).
Siapa yang Berhak Membeli Solar Subsidi
Bahan artikel tidak memuat daftar kriteria penerima secara rinci. Yang ditekankan hanya bahwa penambahan kuota menyasar pengguna solar bersubsidi yang konsumsinya melonjak akibat disparitas harga.
Untuk kepastian kategori kendaraan dan sektor yang boleh mengisi solar subsidi, masyarakat perlu merujuk ketentuan resmi BPH Migas dan Kementerian ESDM. Aturan itu biasanya mencakup kendaraan angkutan umum, kendaraan pengangkut barang, dan sektor usaha tertentu.
Cara Memastikan Anda Tetap Terlayani
Artikel sumber tidak menyebut mekanisme pendaftaran atau pengecekan kuota per pengguna. Masyarakat disarankan memantau kanal resmi BPH Migas dan Kementerian ESDM untuk informasi terbaru soal pendaftaran dan jatah solar bersubsidi.
Di lapangan, pembelian solar subsidi tetap mengikuti ketentuan di SPBU penyalur. Jika ada kelangkaan atau penolakan pembelian, laporkan ke kanal pengaduan resmi BPH Migas atau Kementerian ESDM.
Jadwal dan Bank Penyalur
Kuota tambahan ini berlaku untuk penyaluran solar subsidi 2026. Bahan tidak menyebut bank penyalur karena solar subsidi disalurkan lewat SPBU, bukan melalui rekening bank.
Realisasi per 31 Oktober 2026 sudah 88,02%. Dengan kuota baru 20,27 juta KL, sisa tahun 2026 masih punya ruang penyaluran meski konsumsi harian sedang tinggi.
Proyeksi 2027
Pemerintah mengusulkan kuota BBM bersubsidi 19,561 juta KL dalam RAPBN 2027. Angka itu terdiri dari solar subsidi 19 juta KL dan minyak tanah 0,56 juta KL.
Dibanding kuota 2026, usulan 2027 untuk solar subsidi lebih tinggi, sedangkan minyak tanah naik tipis dari 0,53 juta KL menjadi 0,56 juta KL. Angka ini masih berupa usulan dan menunggu pembahasan anggaran.
Waspada Penipuan
Masyarakat diminta berhati-hati terhadap oknum yang menjanjikan jatah solar subsidi tambahan dengan imbalan uang. Kuota solar subsidi ditetapkan pemerintah dan disalurkan lewat SPBU resmi, bukan melalui perantara.
Informasi resmi soal kuota dan penyaluran solar subsidi bisa diakses lewat kanal BPH Migas dan Kementerian ESDM. Laporkan praktik pungli atau calo ke kanal pengaduan yang tersedia.
