Tembilahan - Bupati Indragiri Hilir H. Herman, SE., MT menghadiri langsung Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang dipimpin Ketua DPRD Iwan Taruna, Kamis (24/9/2026).
Rapat paripurna tersebut dihadiri 30 dari 45 anggota DPRD, unsur Forkopimda, pimpinan OPD serta pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil. Agenda utama adalah penyampaian laporan hasil Badan Anggaran (Banggar) terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan oleh Juru Bicara DPRD, Sumarno.
Sebelum menyampaikan sambutan, Bupati H. Herman terlebih dahulu melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan TA 2026 bersama pimpinan DPRD.
Dalam sambutannya, Bupati H. Herman menyampaikan bahwa Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS TA 2026 merupakan bagian dari proses penyesuaian kebijakan penganggaran terhadap perkembangan kondisi daerah selama pelaksanaan APBD 2026.
"Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan, maka perubahan asumsi tersebut selanjutnya diformulasikan ke dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS dengan mengacu pada perubahan RKPD," ujar Bupati.
"Berbagai kebijakan dan perkembangan tersebut perlu disikapi melalui penyesuaian terhadap KUA dan PPAS Kabupaten Indragiri Hilir TA 2026. Oleh karena itu, penyusunan rancangan perubahan ini merupakan langkah penting untuk menyesuaikan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dengan kemampuan keuangan daerah," jelasnya.
Bupati menambahkan, setelah melalui serangkaian tahapan pembahasan yang cukup intensif dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk membangun daerah, akhirnya tercapai kesepakatan terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Kabupaten Indragiri Hilir TA 2026.
