INDRAGIRIONE.COM, BENGKALIS – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Rakyat (GEMARA) berunjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Bengkalis, Senin (09/11/2026). Mereka mendesak pemerintah daerah mengevaluasi tata kelola BBM subsidi yang sering terjadi kelangkaan di tingkat pengecer.
Selain itu, mereka juga mendesak Bupati Bengkalis Kasmarni agar mencopot Zulfan sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Kadis Dagperin) Kabupaten Bengkalis karena dinilai gagal menjalankan fungsi dalam tata kelola BBM subsidi.
Mendapat desakan tersebut, Zulfan yang hadir di lokasi tidak terima. Sempat terjadi adu mulut antara Zulfan dengan Mizan, koordinator lapangan GEMARA. Adu mulut ini dipicu karena Zulfan menunjuk-nunjuk massa mahasiswa saat berlangsung dialog.
Sikap tersebut dipersoalkan Mizan karena dianggap tidak mencerminkan etika pejabat publik dalam merespons aspirasi masyarakat. Namun, keributan berhasil diredam aparat keamanan yang mengawal jalannya aksi.
Massa diterima oleh Wakil Ketua DPRD Hendrik Firnanda Pangaribuan. Dalam dialog tersebut, massa mahasiswa berhasil menekan DPRD untuk membuat surat rekomendasi kepada bupati agar mengevaluasi kinerja Zulfan selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tiga poin tuntutan:
1. Mendesak DPRD Kabupaten Bengkalis untuk segera menerbitkan rekomendasi resmi pencopotan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis atas kelalaian dan kegagalan kinerjanya.
2. Menuntut DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan evaluasi total dan pengawasan ketat secara menyeluruh terhadap Dinas Perdagangan dan Perindustrian terkait carut-marut pendistribusian BBM di wilayah Kabupaten Bengkalis.
3. Mendesak DPRD Kabupaten Bengkalis untuk melayangkan rekomendasi resmi mendorong DPR RI agar menggunakan Hak Interpelasi terkait kebijakan aturan BPH Migas yang berdampak sistemik dan menyengsarakan masyarakat daerah.
Usai menyampaikan tuntutan, massa GEMARA membubarkan diri. (Rudi)
