Plang Diturunkan, Tanda Bubarnya DPW FPI Inhil

Indragirione.com, - Setelah Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pembubaran dan penetapan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi terlarang, ditandatangani 6 pejabat nomor satu dari lembaga dan kementerian negara, berdampak pada daerah di seluruh Indonesia. 

Enam orang itu yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhony G Plate, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kapolri Jendral Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Boy Rafly Amar.

Mereka menandatangani SKB bernomor 220-4780 tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 Tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

SKB yang resmi ditandatangani pada Rabu 30/12 lalu, menjadi dasar untuk pemerintah melakukan pelarangan dan pembubaran setiap kegiatan organisasi yang digawangi Rizieq Shihab.

Dalam SKB itu juga disebutkan masyarakat bisa melapor jika menemukan FPI melakukan kegiatan dan polisi berhak membubarkan setiap kegiatan FPI.

Di Kabupaten Inhil sendiri plang DPW FPI yang bertempat di kediaman Ketua Habib Said Darmawi Alattas  diturunkan sendiri melalui sekretaris Aan Dalimunte. 

Hal itu dibenarkan oleh Kapolres Inhil AKBP Dian Setyawan saat melaksanakan press conference akhir tahun 2020 kepada awak media, di Mapolres Inhil, Kamis 31 Desember 2020.

"Menurut SKB yang ditanda tangani oleh pejabat di Pusat bahwasanya Ormas FPI Indonesia telah bubar, begitu juga DPW Inhil. Hal itu ditandai dengan penurunan plang FPI yang dilakukan langsung oleh sekretaris FPI itu sendiri," kata Kapolres Inhil AKBP Dian Setyawan. 

Ia menyebutkan bahwasanya Ketua dan Sekretaris DPW FPI yang telah bubar tidak bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan setiap anggotanya. 

"Ketua dan sekretaris tidak akan bertanggung jawab lagi atas segala kegiatan yang dilakukan anggotanya, ini artinya jika ada yang melanggar hukum dilakukan secara personal saja tidak menyangkut paut dengan FPI karena FPI sudah bubar," terang Kapolres. 

Aan Dalimunte memperkuat pernyataan Kapolres inhil melalui video.

"Saya Sekretaris FPI Inhil, dengan ini menerima SKB Pemerintah RI mengenai penghentian dan pembubaran ormas FPI Inhil yang disampaikan oleh pemerintah, kami tidak bertanggung jawab, apabila ada kegiatan penggunaan Atribut yang mengatasnamakan Ormas FPI Inhil," tutur Aan.

Lanjutnya, mari kita sama - sama menjaga Ketertiban dan Keamanan di wilayah Inhil.