Program KKS, 101 Desa di Inhil Akan Wujudkan ODF

Indragirione.com,- Hj Zulaikhah Wardan SSos ME selaku Ketua Forum Kabupaten/ Kota Sehat Indragiri Hilir (Inhil) memimpin Rapat Evaluasi dan Rencana Kerja Kabupaten/ Kota Sehat (KKS) Tahun Anggaran 2020, Rabu (13/1/2021), di Aula Bappeda.

Meskipun program KKS ini digawangi oleh Dinas Kesehatan sebagai leading sector, namun Zulaikhah meminta agar semua OPD terkait wajib mendukung dan berpartisipasi secara maksimal untuk mewujudkan Inhil sebagai Kabupaten Sehat.

Berdasarkan hasil evaluasi kerja tahun 2020, dari 11 kecamatan yang menjadi lokus KKS Inhil, ada 8 kecamatan yang desa-desanya sudah memenuhi kriteria penilaian.

Pihak Dinas Kesehatan membeberkan bahwa penilaian KKS ini sangat besar mengarah pada proses, bukan hasil akhirnya saja.

Adapun evaluasi kegiatan kabupaten sehat tahun 2020 adalah: Melengkapi indikator 2 tatanan wajib yang masih ada beberapa belum dilengkapi, meningkatkan capaian ODF sebagai indikator pokok, melakukan persiapan dan pembinaan Forum Kecamatan dan Pokja Desa, serta melakukan pembenahan di Sekretariat FKS seperti dokumen foto kegiatan yang berkaitan dengan 2 tatanan wajib.

Sementara itu, rencana kerja anggaran kabupaten sehat tahun 2021 ialah: Pengadaan ATK Sekretariat, honor tim forum kabupaten, serta rapat koordinasi.

Zulaikhah mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang bekerja secara optimal agar target menjadi kabupaten sehat ini dapat tercapai.

"Indragiri Hilir mengikuti KKS di tahun 2020 yang seharusnya penilaian 2020 itu adalah kegiatan tahun 2019, tapi forum baru aktif bulan Agustus. Walaupun beban yang berat dengan waktu yang sangat singkat kita mampu. Provinsi melakukan monitoring Alhamdulillah tren kita naik terus. Oleh sebab itu mereka memberi apresiasi. Saya mengucapkan terimakasih karena kita bersama-sama bekerja semua, dan ada hasilnya, akhirnya Alhamdulillah kita lolos untuk tingkat Nasional, mengikuti penilaian pada bulan Juni," papar Ibunda Kabupaten Inhil ini.

Ada 3 tingkatan dalam penilaian KKS ini, yaitu Padapa, Wiwirda, dan Wistara. Dinas Kesehatan selaku tim pembina, diharapkan menyesuaikan dengan indikator penilaian. 

Salah satu syarat penilaian Nasional ialah Open Defecation Free (ODF) yakni Stop Buang Air Besar Sembarangan yang harus mencapai 60 persen.

"Tapi Alhamdulillah kita sudah di atas 60 persen, yaitu 60,17 persen, oleh sebab itu kita lolos ke tahap penilaian Nasional. Dan yang paling utama yang harus diwujudkan memang masalah sanitasi," tutur Zulaikhah.

Tercatat 101 desa yang akan diwujudkan ODF pada tahun 2021. Zulaikhah berharap kepada DPMD dan Disperakim dapat menuntaskan ODF di tahun ini.

"Mungkin bisa salah satu upaya dengan meminta kepada Pak Bupati untuk menyurati perusahaan-perusahaan untuk melakukan CSR. Mengingat waktu maksimal 5 bulan, 101 desa yang akan kita wujudkan ODF-nya sudah 100 persen," pungkasnya.

Dalam rapat ini dilakukan pula diskusi yang berlangsung secara interaktif. Para peserta rapat tampak aktif memberikan masukan dan saran pada rapat tersebut.