TEMBILAHAN - Kebijakan pembatasan jumlah nasabah yang dilayani di BSI KCP Tembilahan memicu protes warga. Langkah ini dikhawatirkan mempersulit masyarakat yang memerlukan layanan administrasi yang tidak seluruhnya dapat diakses melalui platform digital. Manajemen bank pun didesak untuk mencermati keluhan yang berkembang.
M. Thahir, Sekretaris Cabang GP Ansor Kabupaten Inhil, menegaskan bahwa persoalan antrean tidak bisa dianggap remeh oleh pihak BSI KCP Tembilahan. Menurutnya, apabila pengurangan kuota layanan dilatarbelakangi oleh keterbatasan sumber daya manusia maupun kendala teknis lainnya, maka pihak bank memiliki kewajiban untuk mengomunikasikannya secara gamblang kepada khalayak.
"Kami mendesak BSI KCP Tembilahan untuk menelaah kembali secara mendalam mekanisme pelayanan yang berjalan. Jika terdapat hambatan teknis yang memaksa pembatasan antrean, sampaikan secara transparan kepada publik. Jangan biarkan warga yang telah datang justru dipulangkan karena nomor antrean telah habis," ungkap M. Thahir.
Ia menambahkan, asas kemudahan, kejelasan, serta transparansi hendaknya menjadi fondasi dalam setiap layanan perbankan. Masyarakat tidak seharusnya dibiarkan kebingungan mencari tahu alur antrean, terutama ketika ada pembatasan jumlah pengunjung yang dilayani dalam sehari.
"Persoalan utamanya bukanlah sekadar mengantre, melainkan bagaimana nasabah memperoleh kepastian. Jangan sampai warga hadir sejak pagi, menanti lama, lalu diinformasikan bahwa jatah antrean telah terpenuhi. Tentu hal ini memicu kekecewaan," tuturnya.
GP Ansor Inhil meminta BSI KCP Tembilahan menguraikan secara rinci sejumlah hal, mencakup jumlah kuota yang disediakan setiap harinya, prosedur mendapatkan nomor urut, jam berakhirnya penerimaan antrean, serta alternatif pelayanan bagi mereka yang tidak kebagian giliran.
M. Thahir berpandangan bahwa menekan jumlah pengunjung bukanlah satu-satunya jawaban ketika kapasitas layanan terbatas. Pihak manajemen dinilai perlu mencari cara untuk memperluas daya tampung agar nasabah tetap memperoleh hak layanan. "Ketika kapasitas menjadi kendala, jalan keluarnya bukan semata-mata mengurangi jumlah orang yang dilayani. Sudah seharusnya manajemen memikirkan strategi untuk memperbesar kapasitas sehingga seluruh kebutuhan nasabah dapat difasilitasi," tegasnya.
Organisasi kepemudaan ini juga mendorong BSI agar mengkaji ulang jumlah staf di lapangan, mengukur efektivitas sistem pengambilan nomor, mengevaluasi durasi penanganan setiap nasabah, serta memaksimalkan kanal digital demi mengurangi penumpukan pengunjung di kantor cabang.
Sebagai langkah berikutnya, GP Ansor Inhil berencana mengadakan pertemuan langsung dengan pimpinan BSI KCP Tembilahan. Agenda tersebut diharapkan menjadi wadah penyampaian aspirasi warga sekaligus ajang meminta keterangan resmi tentang prosedur serta kebijakan pembatasan yang diterapkan.
"Kami menempuh jalur audiensi, sebab tidak ingin persoalan ini hanya bergulir di ranah publik melalui pemberitaan. GP Ansor Inhil akan segera bersurat dan bertemu langsung dengan pihak BSI KCP Tembilahan untuk mengemukakan keluhan yang berkembang serta mencari kejelasan dari manajemen," ujar M. Thahir.
Langkah dialogis ini diyakini sebagai pendekatan yang konstruktif agar permasalahan dapat dibahas secara langsung dan menghindari kesalahpahaman antara warga dengan pihak bank. "Kami ingin memperoleh keterangan resmi dari BSI sekaligus menyalurkan keresahan masyarakat. Jika ada hambatan, mari selesaikan bersama. Namun bila ditemukan aspek layanan yang patut dibenahi, kami berharap BSI berani melakukan pembenahan," imbuhnya.
GP Ansor Inhil mengaharapkan keluhan yang masuk dapat ditindaklanjuti secara internal oleh BSI. Namun, apabila aduan terus berdatangan tanpa ada tanda-tanda perbaikan, maka mereka berpendapat institusi pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu turun tangan.
"Kami tidak menghendaki polemik ini berkepanjangan. Jika ada kekurangan dalam pelayanan, sebaiknya dibenahi dengan baik. Akan tetapi, bila protes warga terus bermunculan tanpa adanya perubahan berarti, maka sudah selayaknya ada lembaga yang melakukan pengawasan agar hak-hak nasabah tetap diprioritaskan," ungkapnya.
M. Thahir mempertegas bahwa kritik dari GP Ansor Inhil bukanlah upaya untuk merusak reputasi atau menjatuhkan BSI. Sebaliknya, masukan tersebut lahir dari kepedulian terhadap kualitas pelayanan institusi keuangan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan publik.
"Kami mengapresiasi eksistensi BSI sebagai bank syariah. Justru karena itu, kami berharap layanan di BSI KCP Tembilahan terus membaik dan tidak berbelit-belit. Warga menginginkan pelayanan yang responsif, informatif, terbuka, dan efisien," pungkasnya.
Selain itu, GP Ansor Inhil merekomendasikan agar BSI KCP Tembilahan membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan masyarakat maupun organisasi kepemudaan. Kanal tersebut diharapkan menjadi sarana bagi nasabah untuk menyuarakan kendala yang dihadapi sekaligus mencari solusi secara kolektif.
