Komisi IV DPRD Inhil Gelar RDP Terkait Pengaduan FKM-Balista, THIP : Kita Menjelankan Perusahaan Sesuai Peraturan Ketenagakerjaan

Sementara itu Humas  THIP, Syahri Abdullah SSL Mengatakan, kita sudah menjalankan  perusahaan  sesuai dengan undang undang tenaga kerja.

"Kami tidak melanggar peraturan peraturan perusahaan maupun peraturan tentang ketenaga kerjaan, kami tidak melayani FKM Balista ini karena FKM Balista bukan merupakan serikat bekerja,jika memang karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja menghadap menyampaikan keluh kesahnya tetap akan kita pertimbangkan

Tambahnya, Kami thip sudah menjalankan perusahaan dengan berdasarkan undang undang , jika memang ada permasalahan mari  kita  selesaikan dengan cara baik baik.

Adapun 13 tuntutan karyawan melalui FKM-Balista kepada PT. THIP tersebut diantaranya:
1. Tata cara penyelesaian hak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kliem.
2. Penolakan pencabutan SK Direksi Jakarta, No 003 HRD/THIP/IX/2016 tertanggal 1 September.
3. Penolakan berlakunya ganti hari kerja,
4. Penolakan berlakunya 8 jam perhari di pabrik.
5. Sistem Potong basis kerja kebun dan hari hujan.
6. Sistem standar pemakaian dan pengganti peralatan kerja.
7. Pekerja yang belum diberikan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2018-2020.
8. Pekerja belum mendapatkan Kartu BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan.
9. Penjelasan status dan Identitas ketenagakerjaan.
10. Hak tunjangan kepada buruh.
11. Hak cuti, haid karyawati.
12. Sistem perbaikan tata kelola management koperasi.
13. Fasilitas kerjasama organisasi