INDRAGIRIONE.COM, BENGKALIS — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis menggelar seminar hukum di Kampus Politeknik Negeri Bengkalis (Polbeng), Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini berlangsung setelah sebelumnya digelar di Lapas Bengkalis.
Seminar menghadirkan Ketua LBH Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis Jon Hendri dan Hanjani sebagai narasumber. Materi yang dibahas mencakup bantuan hukum cuma-cuma atau gratis bagi mahasiswa dan masyarakat kurang mampu, serta peran paralegal bagi masyarakat.
Direktur Polbeng yang diwakili Romadoni ST MT dalam sambutannya berharap seminar ini membuka cakrawala peserta yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat tentang hukum. Ia juga berharap ke depan di Polbeng hadir klinik hukum atau Posbakum sebagai wadah layanan hukum yang mudah diakses, gratis, dan dekat dengan masyarakat, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan.
"Sosialisasi ini bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan langkah nyata untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, melek hukum, dan tidak takut untuk mencari keadilan," kata Romadoni sembari berharap di Polbeng berdiri klinik bantuan hukum.
Sementara itu, Ketua LBH Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis dalam materinya menyatakan bahwa bantuan hukum bukan hanya untuk orang yang mampu membayar pengacara, tetapi merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Menurutnya, Posbakum Kampus atau klinik hukum diharapkan menjadi jembatan antara dunia kampus, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat. Dengan demikian, persoalan hukum dapat dicegah sejak dini melalui konsultasi, penyuluhan, dan pendampingan hukum.
Penjelasan narasumber mendapat apresiasi para hadirin. Pasalnya, masih banyak pencari keadilan yang membutuhkan sahabat hukum untuk mendampingi mereka dalam menghadapi persoalan pidana, perdata, keluarga, pertanahan, ketenagakerjaan, dan upaya hukum seperti banding, kasasi, PK, hingga grasi.
Ke depan, LBH Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis berharap Kampus Politeknik Negeri Bengkalis menjadi pusat layanan hukum dan sahabat masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum secara preventif sebelum masuk ke pengadilan.
Untuk memperluas jangkauan bantuan hukum, LBH Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Hukum menyatakan siap mendukung Politeknik Negeri Bengkalis untuk mendirikan klinik hukum.
"Kehadiran kita (LBH) dalam rangka mencegah masyarakat menjadi korban ketidakadilan karena ketidaktahuan hukum, keterbatasan biaya, dan tidak adanya pendampingan hukum," kata Ketua LBH Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis Jon Hendri kepada media ini, Selasa (10/11/2026). (Rudi)
