Indonesia akan resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) di Jenewa, Swiss pada Kamis, (8/1/2025). Rencana penetapan tersebut disampaikan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto pada Senin (5/1/2026).
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion, menilai penunjukan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB merupakan capaian diplomasi yang sangat strategis sekaligus amanah besar di tingkat global. “Menjadi Presiden Dewan HAM Dunia bukan sekadar prestise internasional, melainkan tanggung jawab besar untuk memimpin dengan keteladanan, dialog, dan prinsip keadilan global,” ujar Mafirion di Jakarta, Rabu (7/1/2025)
Menurut Mafirion, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu aktor kunci dalam kepemimpinan global di bidang hak asasi manusia. Kepercayaan internasional tersebut akan memperkuat posisi tawar diplomatik Indonesia dalam berbagai forum internasional, sekaligus menegaskan peran Indonesia sebagai negara demokrasi besar yang mampu menjadi penyeimbang dan jembatan dialog di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah keuntungan strategis yang dapat diperoleh Indonesia dari jabatan tersebut. Misalnya penguatan posisi diplomatik global, karena Indonesia memiliki peran langsung dalam pengaturan agenda serta proses pengambilan keputusan di Dewan HAM PBB. “Kami juga menilai terkait kepemimpinan Indonesia sebagai representasi Global South, Indonesia memiliki ruang lebih luas untuk mengangkat isu-isu HAM dari perspektif negara berkembang, seperti hak atas pembangunan, keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, hingga dampak perubahan iklim terhadap kelompok rentan,” ungkapnya.
Mafirion juga mengatakan, penunjukkan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM berdampak pada peningkatan citra dan kredibilitas internasional Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, perdamaian, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ia juga menilai, ada pengaruh yang lebih besar terhadap arah kebijakan HAM global melalui pendekatan dialog, kerja sama, serta pencegahan politisasi isu HAM yang kerap terjadi di forum internasional.
“Selain itu, kepemimpinan di Dewan HAM PBB juga berpotensi menjadi dorongan kuat bagi percepatan reformasi HAM di dalam negeri. Standar dan perhatian internasional yang meningkat harus dijadikan pemicu untuk memperbaiki sistem perlindungan HAM nasional secara nyata,” tegasnya.
Mafirion menambahkan, peran Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM Dunia juga akan memperkuat kepemimpinan Indonesia di kawasan ASEAN, khususnya dalam isu-isu HAM regional dan kemanusiaan. Dampak tidak langsungnya, lanjut dia, adalah meningkatnya kepercayaan global terhadap stabilitas hukum dan politik Indonesia, yang pada akhirnya dapat menciptakan iklim investasi dan ekonomi yang lebih kondusif.
Namun demikian, Mafirion mengingatkan bahwa kepemimpinan di Dewan HAM PBB harus diiringi dengan konsistensi penerapan prinsip-prinsip HAM di dalam negeri.
“Sebagai Presiden Dewan HAM Dunia, Indonesia harus memberi contoh. Penerapan prinsip HAM di dalam negeri menjadi kunci agar kepemimpinan Indonesia dihormati dan memiliki legitimasi moral,” katanya. Ia menegaskan bahwa pemajuan HAM harus berjalan seiring dengan upaya menjaga perdamaian, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta menghormati keberagaman budaya, tanpa mengurangi substansi dan prinsip universal hak asasi manusia. “Kepemimpinan ini harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memajukan pendekatan HAM yang inklusif, berimbang, dan berorientasi pada solusi, sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif,” pungkas Mafirion.
.png)
Tulis Komentar