INDRAGIRIONE.COM — Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) resmi berlaku 9 November 2026 untuk menata pemungutan PPN atas layanan digital asing. Masyarakat yang bertransaksi dengan platform luar negeri perlu tahu bahwa transfer dana dan remitansi bank tidak otomatis dikenakan PPN. Enam lembaga sudah ditunjuk sebagai pemungut, sementara calon lainnya masih dalam periode stabilisasi.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan SPP-TDLN bukan jenis pajak baru. Skema ini adalah mekanisme penataan pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang memang memenuhi kriteria objek pajak. Kebijakan berlaku mulai Senin (9/11/2026).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menyatakan tujuan kebijakan ini membuat pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri lebih adil dan tertib.
"SPP-TDLN yang merupakan langkah pemerintah untuk menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri secara lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi," ujar Inge kepada awak media, Senin (2/11/2026).
Apa yang Berubah dan Apa yang Tidak
Penerapan SPP-TDLN tidak mengubah tarif PPN. Objek pajak juga tidak diperluas menjadi seluruh transaksi luar negeri. Pemungutan hanya dilakukan terhadap transaksi digital luar negeri yang memenuhi ketentuan perpajakan.
Transfer dana dan remitansi melalui bank tidak otomatis menjadi objek PPN. DJP memastikan skema ini tidak dirancang untuk memungut PPN atas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat.
DJP juga menjamin tidak ada pemungutan pajak berganda. Jika PPN atas suatu transaksi digital luar negeri telah dipungut pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk, transaksi tersebut tidak dipungut kembali lewat SPP-TDLN.
Kemudahan bagi Konsumen
Dari sisi konsumen, mekanisme ini menyederhanakan administrasi perpajakan. Masyarakat tidak perlu menyetor dan melaporkan sendiri PPN atas pemanfaatan layanan digital luar negeri yang menjadi objek pajak.
Pemungutan dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk, sehingga kewajiban administrasi berpindah dari pengguna ke pemungut.
Siapa yang Sudah Ditunjuk sebagai Pemungut
Pada 25 September 2026, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijyanto menunjuk enam lembaga sebagai issuer dalam skema SPP-TDLN. Lima di antaranya bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara): PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Satu lainnya PT Fintek Karya Nusantara atau LinkAja.
Penunjukan itu tidak berarti seluruh bank, perusahaan teknologi finansial (fintech), dan platform e-commerce langsung menjadi pemungut pajak per 9 November 2026. Inge menyatakan calon pemungut lain masih menjalani periode stabilisasi.
"Saat ini calon issuer lainnya sedang dalam periode stabilisasi. Kami akan menyampaikan informasi terkait penunjukkan issuer baru, apabila seluruh tahapan persiapan telah diselesaikan, melalui kanal resmi DJP," ujarnya.
Klaim Hashim dan Posisi DJP
Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo sebelumnya menyebut bank pemerintah, bank swasta, fintech, hingga platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan GoTo akan ikut memungut dan menyetorkan pajak pada tanggal tersebut.
DJP belum mengonfirmasi seluruh lembaga yang disebut Hashim akan langsung menjadi pemungut. Informasi penunjukan issuer baru akan disampaikan melalui kanal resmi DJP setelah tahapan persiapan selesai.
Uji Coba Sebelum Berlaku
Sebelum diterapkan, SPP-TDLN melewati pengujian dalam lingkungan sandbox dan periode stabilisasi. Tahapan ini memastikan kesiapan sistem, proses bisnis, pertukaran data, serta integrasi dengan pihak-pihak yang terlibat.
Masyarakat yang ingin memastikan status pemungut pajak digital dapat memantau pengumuman resmi DJP. Informasi lengkap mengenai daftar issuer dan ketentuan transaksi dapat diakses melalui kanal resmi DJP.
DJP mengimbau masyarakat waspada terhadap pihak yang mengatasnamakan pemungut pajak digital dan meminta pembayaran di luar mekanisme resmi. Pengaduan dapat disampaikan melalui kanal layanan DJP.
.jpeg)
