INDRAGIRIONE.COM — Asosiasi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meminta Badan Gizi Nasional menghentikan perubahan kebijakan yang dinilai terlalu sering tanpa evaluasi dan komunikasi memadai. Perubahan aturan dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian operasional dan memperlambat pengembalian investasi mitra dapur MBG.
Permintaan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (APGI3T) Gardian Muhammad. Ia menilai pemerintah perlu memastikan kebijakan pembiayaan tidak hanya berorientasi pada efisiensi anggaran, tetapi juga memperhitungkan kemampuan mitra menjalankan dapur MBG dalam jangka panjang.
Standar gizi anak tetap harus menjadi prioritas. Namun pemenuhan kualitas makanan, kecukupan nutrisi, keamanan pangan, dan ketepatan distribusi bergantung pada kemampuan operasional dapur SPPG.
Ketidakpastian yang Dikhawatirkan Mitra SPPG
"Kami mengkhawatirkan perubahan kebijakan yang terlalu sering justru dapat menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaksana. Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa evaluasi dan komunikasi yang memadai, bukan tidak mungkin akan muncul gelombang keberatan dari berbagai kelompok mitra, baik SPPG Terpencil maupun SPPG di wilayah aglomerasi," ucap Gardian kepada CNNIndonesia.com, Rabu (4/11).
Operasional dapur MBG melibatkan banyak komponen pembiayaan. Mulai dari pengadaan bahan baku, tenaga kerja, utilitas, distribusi, pemeliharaan fasilitas, hingga pengembalian investasi mitra.
Karena itu, perubahan skema pembiayaan perlu mempertimbangkan keseluruhan kebutuhan tersebut, bukan hanya satu pos biaya.
Modal Mitra Belum Sepenuhnya Kembali
Gardian mengingatkan mitra telah mengeluarkan modal untuk menyediakan tanah, bangunan, renovasi, peralatan dapur, instalasi pendukung, dan fasilitas lainnya. Sebagian besar investasi tersebut belum sepenuhnya kembali.
Pemerintah dinilai perlu memberikan kepastian mengenai skema pengembalian investasi dan insentif fasilitas. Tanpa itu, mitra menanggung risiko ganda: memenuhi standar fasilitas dan pelayanan, sementara kepastian pembiayaan investasinya semakin kabur.
"Jangan sampai mitra diminta terus memenuhi standar fasilitas dan pelayanan, tetapi pada saat yang sama kepastian atas keberlanjutan pembiayaan investasinya justru semakin tidak jelas," ujarnya.
Batas Biaya Operasional Rp 3.000 per Penerima Manfaat
Badan Gizi Nasional sebelumnya menetapkan batas maksimal biaya operasional dapur MBG sebesar Rp 3.000 per penerima manfaat. Kebijakan itu menggantikan mekanisme penggantian biaya sesuai pengeluaran (at cost) tanpa plafon yang sebelumnya digunakan.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny menyatakan perubahan dilakukan untuk mengendalikan pengeluaran agar tidak melampaui alokasi anggaran negara. Biaya operasional setiap SPPG kini dihitung berdasarkan jumlah riil penerima manfaat yang dilayani.
BGN juga mengubah skema insentif fasilitas SPPG dari tarif tetap Rp 6 juta per hari menjadi Rp 2.000 per penerima manfaat. Besaran insentif memperhitungkan ketersediaan dan mutu layanan.
Anggaran penyediaan makanan ditetapkan Rp 13.000 untuk porsi kecil dan Rp 15.000 untuk porsi besar. Kendaraan distribusi tidak lagi masuk komponen biaya operasional karena fasilitas itu, bersama bangunan dapur, peralatan memasak, dan peralatan makan, menjadi kewajiban yang harus disediakan mitra.
Simulasi Keuangan Diminta Mendahului Kebijakan Baru
Gardian mendorong BGN melakukan simulasi keuangan berdasarkan kondisi riil masing-masing SPPG sebelum menerapkan kebijakan baru secara menyeluruh. Perhitungan perlu membedakan karakteristik wilayah dan melibatkan asosiasi serta mitra dalam proses evaluasi.
Ia menegaskan permintaan mitra bukan untuk memperoleh keuntungan berlebihan dari program pemerintah. Yang dibutuhkan adalah skema pembiayaan yang adil, transparan, terukur, dan berkelanjutan.
"Kami tidak sedang meminta pemerintah memberikan keuntungan berlebihan kepada mitra. Yang kami perjuangkan adalah skema yang adil, transparan, terukur, dan berkelanjutan," ujar Gardian.
Bagi mitra, kepastian skema pembiayaan menentukan apakah dapur SPPG bisa bertahan melewati masa pengembalian investasi. Bagi BGN, perubahan aturan tanpa simulasi memadai berisiko memicu gelombang keberatan dari pelaksana di lapangan.
